Ditarik Pajak Korporasi 15 Persen Oleh G7, Perusahaan Digital Malah Bersuka, Kenapa?

JAKARTA – Kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam G7 untuk menarik pajak korporasi ke sejumlah perusahaan digital didukung oleh sejumlah raksasa teknologi.

Dukungan datang dari sejumlah perusahaan teknologi lantaran adanya wacana untuk menghapus pajak layanan digital yang dikenakan untuk seluruh perusahaan teknologi.

Mengutip Reuters pada Selasa, 8 Juni 2021, wacana tersebut tertulis dalam sebuah pernyataan yang di-posting dalam situs web Departemen Keuangan Amerika Serikat.

Menanggapi hal tersebut, perusahaan teknologi Facebook melontarkan pujian. Demikian pula dengan raksasa teknologi Google.

“Kami sangat mendukung pekerjaan yang sedang dilakukan untuk memperbarui aturan pajak internasional. Kami berharap negara-negara terus bekerja sama untuk memastikan kesepakatan yang seimbang dan tahan lama akan segera diselesaikan,” ujar Menejer Kebijakan Publik Google, Jose Castaneda.

Sejumlah pelaku insdustri digital berharap pungutan pajak 3 persen atas pendapatan online di Prancis dihapuskan.

Sebagai informasi, Prancis menerapkan biaya retribusi sebesar 3 persen pada sejumlah layanan digital lokal yang menghasilkan pendapatan 25 juta Euro dan perusahaan digial luar negara dengan pendapatan 750 juta Euro per tahun.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Pandangan Berbeda

Meski banyak disambut oleh sejumlah perusahaan teknologi, hal sebaliknya diutarakan oleh Asosiasi Perusahaan Teknologi Internasional, NetChoice.

Ketua Asosiasi, Steve DelBianco tak begitu terkesan dengan kesepakatan penghapusan pajak layanan digital. Ia juga menyayangkan bahwa pajak korporasi yang tinggi bakal mempengaruhi anggaran pengembangan.

“Lebih banyak pajak berarti biaya lebih tinggi bagi konsumen dan lebih sedikit pengeluaran riset dan pengembangan, pada saat yang sama pemerintah dan Kongres menuntut lebih banyak riset dan pengembangan untuk bersaing dengan Cina,” kata Steve dalam sebuah pernyataan.

Steve menambahkan bahwa ia skeptis jika pemerintah di luar Amerika bakal meniadakan pemberlakuan pemungutan pajak digital meski pengenaan biaya pajak korporasi sebesar 15 persen telah diberlakukan.

“Pajak 15% itu adalah batas , bukan plafon, dan itu tidak mungkin menghentikan pemerintah Eropa dari memberlakukan pajak digital baru dan mengambil tindakan antimonopoli untuk merugikan perusahaan AS,” tambahnya.

• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Nvidia Tanam Uang Rp1,4 Triliun Demi Bangun Superkomputer
• Facebook Lakukan Pengujian, Oculus VR Bakal Tak Lagi Bebas Iklan

Perusahaan Teknologi dan Pungutan Pajaknya

Pungutan pajak menjadi cara populer yang dilakukan oleh sejumlah negara untuk menyeimbangkan anggaran. Tak terkecuali dengan pungutan pajak digital ke sejumlah raksasa teknologi.

Adam Kovacevich dari Chamber of Progress menyatakan bahwa perusahaan teknologi besar telah menjadi sasaran selama lima hingga 10 tahun terakhir dari peraturan pajak yang diskriminatif. Oleh sebab itu, ia berharap ada sistem baru pajak aru yang diterapkan untuk perusahaan.

Mathew Schrues, Ketua Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi (CCIA) menyebut bahwa negosisasi yang terjadi selama akhir pekan lalu menetapkan harapan bahwa pajak layanan digital akan dicabut.

“Perusahaan mendukung pembicaraan pajak global ini dan pajak minimum adalah harga kepastian pajak,” ujarnya.