Ditinggal Investor Rusia, Pemerintah Harus Kreatif Biayai Pembangunan IKN Nusantara

JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah resmi dimulai setelah Presiden Jokowi memimpin prosesi penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi di titik nol. 

Namun pemerintah diminta untuk kreatif dalam membiayai pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada APBN.

Diketahui Softbank dan Rusia telah membatalkan investasi di IKN Nusantara, sementara pemerintah mengandalkan APBN melalui dana PEN untuk membiayai pembangunan secara bertahap. 

Ke depan pemerintah diharapkan memiliki inovasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Nusantara agar tidak membebani APBN.

“Ya pemerintah harus kreatif saya setuju mengenai itu, tetapi saya optimistis pemerintah sudah memiliki plan yang terukur dalam membangun IKN Nusantara,” kata pengamat ekonomi, Ibrahim Assuaibi, Senin (14/3/2022).

Dia menilai pemindahan ibu kota sejatinya sudah urgen untuk pemerataan ekonomi. Apalagi wacana pemindahan sudah dimulai pada masa Bung Karno yang telah merencanakan ibu kota dipindah ke kawasan Kalimantan.

“Jangan lupa juga parlemen telah menyetujui pemindahan ibu kota dengan mengesahkan UU IKN Nusantara. Jadi harus dieksekusi," ujarnya.

• OJK Panggil 6 Orang Influencer Terkait Kasus Investasi Bodong Binary Option
• Pengaruh Blockchain terhadap Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia
• Berikut 7 Tanaman Hias Mahal yang Banyak Diburu Tahun 2022, Ada Yang Harganya Sampai Rp50 Juta

Ibrahim menilai wajar adanya investor yang membatalkan investasi di IKN Nusantara akibat berbagai faktor. Namun situasi itu tidak boleh menghambat rencana pembangunan yang dibahasakan Presiden Jokowi dengan cita-cita dan pekerjaan besar.

Menurut dia, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang mulai terkendali membawa berkah tersendiri untuk pembangunan IKN Nusantara. Dengan beralihnya status pandemi jadi endemi yang diprediksi mulai April 2022 maka pemerintah bisa mengalokasikan dana lebih untuk IKN.

Selain itu, Ibrahim meyakini postur APBN cukup untuk membiayai utang mengingat adanya pemasukan melalui program tax amnesty dan kepatuhan perusahaan nasional membayar pajak. Ditambah lagi terbuka kemungkinan kondisi global bakal membaik dengan gencatan senjata Rusia-Ukraina sehingga memudahkan kerja sama investasi.

Malahan Ibrahim memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama bisa mencapai 5% mengingat tingginya pemasukan akibat kenaikan harga komoditas ekspor-impor.

“Saya optimistis pembangunan berjalan lancar meskipun ada investor yang membatalkan investasi. Jangan lupa pembangunan dilakukan secara bertahap dan pemerintah harus kreatif mengelola pembangunan ini,” tuturnya.