Joko Widodo di acara Projo beberapa waktu lalu.
Nasional

Dituding Kongkalikong Bareng Effendi Dongkel Megawati, Ini Klarifikasi Jokowi

  • Effendi Simbolon mendesak Megawati mundur dari jabatan Ketua Umum PDI-P terkait kasus Hasto Kristiyanto. PDIP menuding ada agenda tersembunyi setelah Effendi bertemu Jokowi, sementara Jokowi membantah tudingan tersebut.

Nasional

Muhammad Imam Hatami

JAKARTA - Effendi Simbolon, mantan kader PDI-P, mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyarankan agar Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, mundur dari jabatannya. Effendi menilai bahwa Megawati harus bertanggung jawab atas kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P, yang dianggap sebagai "masalah hukum serius."

Effendi mengungkap, rekomendasinya kepada Megawati didasarkan pada keprihatinan terhadap integritas partai. Menurutnya, kasus Hasto dapat mencoreng nama baik PDI-P jika tidak ditangani dengan serius. Effendi juga menyoroti pentingnya reformasi internal agar partai tetap dapat dipercaya oleh publik.

"Harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum," tegas Effendi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, dikutip Kamis, 9 Januari 2024.

PDIP Tuding Jokowi dan Efendi Kongkalikong

Pernyataan Effendi ini memicu reaksi keras dari internal partai. Guntur Romli, salah satu kader PDI-P, menuding bahwa desakan Effendi agar Megawati mundur muncul setelah pertemuan Effendi dengan mantan presiden Joko Widodo. Guntur bahkan menyindir keduanya sebagai "pecatan PDI-P."

Menurut Guntur, langkah Effendi tidak hanya merugikan Megawati tetapi juga melemahkan solidaritas partai. Guntur menambahkan bahwa PDI-P harus bersatu dalam menghadapi tekanan eksternal dan tidak terpecah oleh intrik internal.

"Effendi Simbolon baru bertemu dengan Jokowi, mungkin itu (permintaan Megawati mundur) hasil pertemuan mereka yang sama-sama pecatan PDI Perjuangan," ujar Guntur, di Jakarta.

Dalam pernyataan sebelumnya pada tanggak 12 Desember 2024, Megawati mengingatkan adanya upaya untuk "mengacak-acak" PDI-P. Guntur Romli menilai bahwa tindakan Effendi relevan dengan peringatan Megawati tersebut, mengisyaratkan adanya agenda tersembunyi di balik desakan Effendi.

"Maka kami semakin yakin, penetapan tersangka pada Saudara Sekjen merupakan 'orderan politik' sebagai pintu masuk menekan Ibu Megawati mundur," tegas Guntur.

Kasus korupsi yang menjerat Hasto Kristiyanto menjadi polemik akhir-akhir ini. PDI-P menuding bahwa kasus ini digunakan sebagai alat tekanan politik untuk memaksa Megawati mundur dari jabatannya. Todung Mulya Lubis, pengacara Hasto, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa penegakan hukum dalam kasus ini telah ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu, yang berpotensi merusak proses hukum yang seharusnya objektif.

Todung Mulya Lubis mengingatkan bahwa proses hukum terhadap Hasto harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Ia meminta agar semua pihak menahan diri dari mempolitisasi kasus ini dan membiarkan aparat penegak hukum bekerja tanpa intervensi.

Jokowi Langsung Tanggapi PDIP

Dari Solo, Jokowi langsung memberikan tanggapannya terkait isu ini. Ia menegaskan bahwa pertemuannya dengan Effendi Simbolon hanyalah silaturahmi biasa dan tidak membahas mundurnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P. Jokowi juga menekankan bahwa baik dirinya maupun Effendi tidak lagi dianggap sebagai bagian dari PDI-P, sehingga tidak ada diskusi terkait urusan internal partai.

""Silaturahmi biasa, nggak ada  (bahasan PDIP). Gimana sih, sudah tidak kita kan sudah dianggap bukan bagian. Jadi ya ngapain kita berbicara mengenai itu," ungkap Jokowi di Solo.

Jokowi, yang pernah menjadi bagian dari PDI-P, menekankan bahwa ia tetap menghormati keputusan-keputusan internal partai. Namun, ia juga mengingatkan bahwa stabilitas politik nasional bergantung pada soliditas partai-partai besar, termasuk PDI-P. Oleh karena itu, ia berharap agar konflik internal dapat diselesaikan dengan cara yang konstruktif.