DJP Sebut 53 Juta NIK dan NPWP Sudah Terintegrasi hingga Januari 2023

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan, sebanyak 53 juta dari total 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga 8 Januari 2023.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo mengatakan hal ini berarti sudah sebanyak 77% dari target yang ditetapkan. Maka Suryo mengimbau kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang sudah terdaftar agar segera melakukan validasi NIK sebagai NPWP melalui situs pajak.go.id.

"Sampai 8 Januari sudah ada 53 juta uang terintegrasi. Jadi kami melakukan pemadanan NIK dengan NPWP bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil Kemendagri) untuk menyamakan identitas wajib pajak dengan data yang ada di sana," katanya dalam Media Briefing di Jakarta, pada Selasa, 10 Januari 2023.

• Sah! OJK Restui Mohamad Nasir Jadi Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia (BRIS)
• Dorong Konsolidasi, OJK Naikkan Batas Modal Disetor Minimum BPRS Mulai Rp15 Miliar
• Per Desember 2022, Merdeka Copper (MDKA) Kucurkan Dana Eksplorasi Rp393,98 Miliar

Adapun proses validasi data NIK- NPWP perlu dilakukan oleh wajib pajak sebelum menyampaikan surat pemberitahuan (SPT Tahunan). Pelaporan SPT tahunan sudah dapat dilakukan oleh wajib pajak mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023. Sementara wajib pajak badan memiliki tenggat waktu pelaporan hingga 30 April 2023.

Melansir Twitter Dirjen Pajak RI, Berikut Cara Validasi Data NIK- NPWP :

1. Kunjungi laman pajak.go.id.
2. Login menggunakan 15 digit NPWP, dan masukan kata sandi serta kode keamanan.
3. Setelah berhasil login, pilih menu Profil.
4. Isi 16 digit NIK dan data lain yang diperlukan. 
5. Klik validasi di bagian bawah.