Donald Trump Umumkan Darurat Energi, Apa Dampaknya ke Indonesia?

JAKARTA - Usai dilantik pada 20 Januari 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keadaan darurat energi nasional. Trump menyatakan bahwa inflasi yang memecahkan rekor disebabkan oleh pengeluaran besar-besaran dan kenaikan harga energi.

Selain itu, Trump juga mengakhiri Perjanjian Iklim Paris (Paris Agreement), yang bertujuan membatasi pemanasan global jangka panjang.

"Amerika akan menjadi negara manufaktur sekali lagi, dan kami memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki oleh negara manufaktur lain, jumlah minyak dan gas terbesar dibandingkan negara mana pun di Bumi," kata Trump dalam pidato pelantikannya, Senin 20 Januari 2025.

• Efek Arsari Group, Saham WIFI Melejit 79 Persen Sejak Awal Tahun
• Apa Itu Blodpalt, Kuliner Finlandia yang Jadi Makanan Terburuk Dunia 2025
• Beda Arah Saham MDKA dan AMMN Kala Harga Tembaga Melonjak

Bagaimana Dampaknya ke Transisi Energi RI?

Praktisi dan Pengamat Energi, Tumbur Parlindungan mengungkapkan, Trump menginginkan harga energi baik minyak dan gas (migas) menjadi murah di US. Caranya dengan memperbanyak permintaan (supply) ke market (drill baby drill) dan mencegah Electric Vehicle (EV) dari China ke North America.

"Dampaknya, EV China akan dijual ke negara-negara seperti Indonesia negara lainnya karena over supply di China. Hal ini membuat harga EV semakin murah ke Indonesia," katanya kepada TrenAsia.com pada Rabu, 22 Januari 2025.

Tumbur mengkhawatirkan bahwa China tetap berusaha menguasai seluruh pasar. Salah satu caranya dengan lebih agresif masuk ke Indonesia. Hal ini tak lain imbas dari pasar utama China di North America mendapat tekanan yang besar dengan adanya  “new tariff”.

Sekadar informasi, new tariff atau tarif baru adalah pajak yang dikenakan atas barang impor yang baru. Tarif ini dikenakan untuk berbagai tujuan, seperti untuk meningkatkan pendapatan negara, melindungi industri dalam negeri, dan mengatur perdagangan. New tariff di Amerika Serikat memungkinkan pemerintah AS untuk menyelidiki dan menanggapi praktik perdagangan tidak adil oleh negara asing. 

Meskipun kebijakan ini bisa membuat harga EV di Indonesia murah, namun Tumbur memperkirakan produksi akan berkurang sehingga dampaknya adalah pengurangan tenaga kerja. 

Sedangkan untuk proyek-proyek migas di Indonesia disebut nya juga akan mengalami hambatan bahkan dinilai banyak tertunda bila harga komoditi menjadi murah imbas oversupply yang terjadi di Negeri Paman Sam.

Sehingga mau tak mau transisi energi yang terjadi di Indonesia juga mengalami tekanan yang kuat akibat adanya perlambatan supply karena tidak mendapat dukungan dari perekonomian proyek yang telah berjalan.

Komoditas andalan Indonesia untuk mencapai hilirisasi yaitu nikel dan mineral lainnya juga dinilai tekanan dari sisi harga. "Batu bara menjadi alternative utama sampai waktu yang lama,"lanjutnya.

• Baca juga : Hilirisasi di Indonesia, Melihat Efek dan Tantangannya

Hilirisasi di Indonesia Sejauh Ini

Di masa kepresidenan Joko Widodo, hilirasasi industri di Indonesia menjadi fokus utama pemerintah. Sebuah upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mendorong transformasi ekonomi dari negara berkembang menuju negara industri maju.

Langkah yang diambil salah satunya diberlakukannya kebijakan larangan ekspor mineral mentah pada tahun 2020. Berbagai langkah strategis juga telah diambil untuk mempercepat proses hilirisasi di berbagai sektor.

Larangan ekspor mineral mentah dilakukan secara bertahap. Misalnya, ekspor bijih nikel mentah dilarang sejak 1 Januari 2020. Sementara itu, ekspor mineral mentah jenis ore bauksit dilarang mulai 10 Juni 2023.

Terbaru era Presiden Prabowo Subianto telah membuat  Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Dengan adanya pembentukan Satgas ini pemerintah berharap dapat mempercepat proses hilirisasi di berbagai sektor seperti mineral, batu bara, minyak, gas bumi, pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Melalui hilirisasi pemerintah berharap dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas tersebut, mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional, serta meningkatkan ekonomi dalam negeri.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028-2029,. Hilirisasi menjadi  salah satu kunci pencapaian target tersebut. Proyeksi nilai investasi dalam peta jalan hilirisasi Indonesia mencapai US$545,3 miliar, mencakup sektor mineral, perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan, serta minyak dan gas.