Dorong Daya Saing IKM, Kemenperin Terbitkan Aturan KPI

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menebitkan peraturan mengenai pedoman perencanaan dan penetapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Aturan ini akan digunakan  Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat KPI sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Eko S.A. Cahyantopada mengatakan, KPI perlu dibentuk sesuai kriteria.

“Ini penting sebagai salah satu instrumen investasi sehingga mampu mendorong ekonomi di daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat, 24 September 2021. 

• Menengok LRT City Jatibening, Hunian Dengan Konsep TOD
• Ditopang Momentum Indonesia Keluar Dari Resesi, Rights Issue BRI Jawara Se ASEAN
• Masuk Musim Hujan, 8 Provinsi Ini Wajib Hati-Hati! BMKG Waspadai Potensi Bencana Alam

Ia meyakini, pembangunan kawasan industri, sentra industri kecil dan menengah (IKM), maupun industri secara individu pada KPI bisa meningkatkan daya saing. Selain itu, dapat mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri nasional.

Selain kesesuaian tata ruang, penetapan KPI juga harus ditindaklanjuti dengan upaya percepatan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur industri. Ia mendorong agar KPI dikoordinasikan dengan baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemda.

Sinergi tersebut diperlukan agar alokasi KPI di dalam tata ruang juga bisa dijalankan secara efektif. Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan 27 kawasan industri prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu, sebanyak 16 kawasan industri telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Oleh karena itu, kriteria teknis KPI ini diharapkan dapat berperan penting dalam proses perencanaan tata ruang untuk menunjang pengembangan seluruh kawasan industri di Indonesia,” tuturnya.