Dorong Digitalisasi Pasar Rakyat, Wamendag Sebut Produktivitas Naik Stabilitas Perdangangan Ikut Naik

JAKARTA-Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pasar rakyat dan perdagangan pasar rakyat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional selama pandemi COVID-19.

Hal tersebut diwujudkan melalui program digitalisasi pasar rakyat dengan menerapkan pembayaran secara nontunai atau digital (e-retribusi).

“Penggunaan e-retribusi dipandang sebagai jawaban atas transaksi pembayaran digital yang semakin masif. Saat ini, e-retribusi juga dapat menjadikan kegiatan pembayaran retribusi semakin efektif dan efisien,” kata Wamendag Jerry dalam keterangan resminya Selasa, 19 April 2022

•  BUMN Buka lebih dari 2.700 Lowongan Posisi Pekerjaan
• Pelita Air Buka Penerbangan Komersial, Akankah Nasibnya Sama seperti Merpati dan Garuda?
• KA Pangrango Bogor - Sukabumi Sudah Beroperasi, Cek Jadwal Keberangkatan

Menurutnya digitalisasi pasar ini dapat dilakukan dengan cara melakukan transaksi secara daring baik melalui media sosial, marketplace maupun jual beli dengan transaksi nontunai.

Transaksi nontunai yang sedang gencar digunakan adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Jerry menganggap pembaran ini cocok untuk kondisi pandemi sekarang untuk mengurangi transaksi tunai.

Digitalisasi pasar terutama retribusi memiliki keunggulan yaitu memperluas jangkauan pasar atau konsumen. Selain itu penjualan dan produktivitas akan naik dua kali lipat dari luring.

“Penerapan digitalisasi bisa meningkatkan produktivitas tanpa harus meninggalkan lapak dagangan. Selain itu, semua transaksi tercatat dan tersimpan dengan baik,” tambah Wamendag

Kementerian Perdagangan sendiri menargetkan 1 juta UMKM dan 1.000 pasar rakyat untuk sudah terdigitalisasi pada 2022.

Menurut data yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ada 486 dari 3.705 pasar rakyat telah terdigitalisasi pada 2021.

Dengan rincihan sejumlah 328 pasar telah menerapkan e-retribusi, 114 pasar menerapkan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), dan 54 pasar menerapkan pembayaran melalui sistem elektronik (e-payment).

“Pembangunan atau revitalisasi pasar yang terdigitalisasi di seluruh provinsi hingga pelosok Indonesia adalah salah satu prioritas utama Kementerian Perdagangan. Hal itu memerlukan kerja sama semua pihak, khususnya untuk membangun infrastruktur digital yang mumpuni,” tandas Jerry