Dorong Konektivitas Nasional, Hutama Karya Juara PMN 5 Tahun Beruntun

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) diketahui menjadi salah satu penerima terbesar Penyertaan Modal Negara (PMN) selama periode 2019-2024. 

Pada bulan Juli 2023, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan nilai PMN yang lebih tinggi untuk tahun 2024. 

Saat itu Menteri BUMN, Erick Thohir, mengusulkan suntikan PMN ke BUMN tahun 2024 sebesar Rp57,96 triliun, Hutama Karya diusulkan menerima anggaran sebesar Rp22,5 triliun.

Pada periode pertama tahun 2024, PT Hutama Karya telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp13,42 triliun. 

Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan yang diselenggarakan pada tanggal 1 Juli 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan tambahan PMN untuk tahun 2024 sebesar Rp6,1 triliu.

PMN tersebut akan dialokasikan kepada lima BUMN, termasuk PT Hutama Karya yang menerima tambahan  Rp1 triliun.

"Kami ajukan penggunaannya hanya sebesar Rp 6,1 triliun yaitu untuk PT KAI Rp 2 triliun, PT INKA Rp 965 miliar, PT Pelayaran Nasional Indonesia Rp500 miliar, PT Hutama Karya Rp 1 triliun, dan Badan Bank Tanah Rp 1 triliun,"  terang Menkeu, di kompleks Parlemen Senayan.

• Saham BUMN WIKA Awal Pekan Ini Melambung, Ada Apa?
• Peserta BPJS Ketenagakerjaan Industri Garmen Merosot 24.000 Orang
• Inilah Alasan Mantan Bos Bursa Terpikat Saham GOTO di Harga Gocap

PMN Hutama Karya Genjot Konektivitas Nasional

Hutama Karya terus berupaya menggenjot konektivitas nasional dengan memanfaatkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Dana tambahan sebesar Rp1 triliun ini akan melengkapi kebutuhan investasi proyek pembangunan Ruas Tol Palembang-Betung yang totalnya mencapai Rp15,47 triliun. 

Hutama Karya mengajukan PMN tersebut dari Cadangan Investasi untuk menyelesaikan pembangunan ruas jalan tol sepanjang 64 km ini. 

Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto menekankan urgensi pemenuhan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperbaiki struktur modal dan meningkatkan kapabilitas perusahaan.

Pengahuan PMN tersebut dianggap krusial dalam melanjutkan misi percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). 

Termasuk di dalamnya adalah pengembangan Ruas Jalan Tol Palembang-Betung dan peningkatan konektivitas utama JTTS yang membentang dari Bakauheni hingga Jambi. 

Diketahui pembangunan tol ini ditargetkan selesai pada triwulan III tahun 2025.

Menurut Budi Harto dengan adanya PMN, diharapkan proyek strategis ini dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Pulau Sumatera.

"Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dengan menggandeng konsultan eksternal, pembangunan Ruas Tol Palembang-Betung layak secara ekonomi dan akan memberikan multiplier effect antara lain penurunan biaya logistik, penyerapan tenaga kerja, dan meningkatnya pendapatan daerah yang membantu pertumbuhan ekonomi secara nasional," papar Budi Harto, dengan optimis.

• Saham BUMN WIKA Awal Pekan Ini Melambung, Ada Apa?
• Peserta BPJS Ketenagakerjaan Industri Garmen Merosot 24.000 Orang
• Inilah Alasan Mantan Bos Bursa Terpikat Saham GOTO di Harga Gocap

Hutama Karya Jadi Juara

Dari tahun ke tahun, PT Hutama Karya secara konsisten masuk dalam tiga besar penerima PMN di antara BUMN lainnya, bahkan sering kali menjadi juara satu.

Pada tahun 2023, total PMN yang disalurkan kepada BUMN mencapai Rp41,3 triliun, di mana Hutama Karya menerima Rp28,9 triliun, menjadikannya penerima terbesar pada tahun tersebut. 

Pada tahun 2022, total PMN untuk BUMN mencapai Rp38,5 triliun, dan Hutama Karya kembali menjadi penerima terbesar dengan Rp23,85 triliun. 

Pada tahun 2021, total PMN yang disalurkan kepada BUMN mencapai Rp71,2 triliun, Hutama Karya dilaporkan masih menjadi yang teratas dengan menerima Rp25,2 triliun. 

Sementara itu, pada tahun 2020, total PMN yang disalurkan mencapai Rp45 triliun, Hutama Karya menerima Rp3,5 triliun, menjadikannya penerima terbesar ketiga. 

Pada tahun 2019, total PMN BUMN mencapai Rp17,8 triliun, dan PT Hutama Karya menerima Rp7 triliun, menjadikannya penerima terbesar kedua.