<p>KRL Jabodetabek yang dioperasikan oleh Commuter Line. / Krl.co.id</p>
Nasional & Dunia

DPR Dukung Anies Baswedan Setop Operasional KRL Commuterline

  • Usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan operasi kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie.

Nasional & Dunia
Khoirul Anam

Khoirul Anam

Author

Usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan operasi kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie.

Syarief menilai, jika operasi KRL tetap berjalan normal di wilayah Jakarta dan terjadi penumpukan penumpang, maka status PSBB menjadi tidak berguna dalam mengatasi pandemi COVID-19.

“Itu langkah yang tepat dalam rangka mengefektifkan physical distancing (jaga jarak). Harus ada pengaturan jarak, sebab kalau nantinya sampai terjadi seperti penumpukan penumpang di KRL maka saya kira sia-sia saja PSBB. Kenapa? Karena ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi,” ujar Syarief dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 17 April 2020

Dia berharap, Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan memberikan restu terhadap kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Syarief juga menyarankan, perusahaan dapat memberlakukan peraturan bekerja dari rumah bagi para karyawannya atau menyediakan transportasi antar-jemput untuk karyawannya yang tugasnya tidak dapat diselesaikan di rumah.

“Seperti koki atau pekerjaan lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka perusahaan menyediakan angkutan (antar jemput),” papar Syarief.

Sebelumnya, dalam rapat virtual bersama Timwas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi COVID-19 pada Kamis kemarin, Anies mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan Kementerian Perhubungan untuk memberhentikan sementara operasi KRL.

Menurut jawaban yang diterima Anies, usulan tersebut akan dilakukan usai distribusi bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah bagi warga terdampak berhasil diturunkan. (SKO)