DPR Dukung Lazada Tutup Keran Impor untuk Kuatkan UMKM
- Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendukung langkah Lazada Indonesia untuk menutup akses perdagangan barang impor pada tiga klaster industri yaitu tekstil dan fesyen, kuliner, dan kerajinan.
Fintech
JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendukung langkah Lazada Indonesia untuk menutup akses perdagangan barang impor pada tiga klaster industri yaitu tekstil dan fesyen, kuliner, dan kerajinan.
"Langkah tersebut patut didukung sebagai bentuk perhatian dan keberpihakan terhadap produk dalam negeri, dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada UMKM dalam memasarkan produk-produknya," kata Syarief dalam keterangan resmi, Kamis 5 Agustus 2021.
Dia mengatakan berbagai produk impor telah mengambil pangsa pasar dari produk lokal. Contohnya, serbuan barang-barang asing marak di beberapa marketplace yang ada di Indonesia beberapa waktu terakhir.
- Gali Potensi di Sektor Energi Maritim, Indonesia Bakal Buka Jasa Layanan Bunkering Marine Fuel Oil (MFO) di Selat Sunda
- Tok! DJP Sudah Tetapkan Perusahaan Pemungut Pajak Digital
- Kru Pesawat Tampil Trendi Jadi Trik Super Air Jet Milik Rusdi Kirana
Akibatnya, produk lokal tergeser dan bahkan berpotensi mati sehingga dibutuhkan langkah nyata dan keberpihakan untuk mendukung produk-produk dalam negeri. Ia juga mendorong pemerintah untuk lebih memberikan ruang dan menyediakan dan meningkatkan pasar produk-produk dalam negeri.
"Presiden Jokowi telah menggaungkan semangat cintai produk-produk dalam negeri namun semangat tersebut juga harus diikuti dengan langkah nyata melalui penyediaan bantuan mutu produksi hingga pemasaran produk-produk lokal," tambahnya.
Dia menilai produk-produk dalam negeri juga memiliki kualitas yang baik sehingga masyarakat perlu didorong membeli produk lokal seperti sepatu, pakaian, kerajinan tangan, kuliner khas yang telah mendunia, hingga sepeda buatan Indonesia yang digunakan beberapa atlet mancanegara di Olimpiade Tokyo 2020.
Ia melihat pemerintah perlu mendukung UMKM-UMKM dalam menciptakan barang dan jasa berkualitas, serta membantu akses permodalan, dan pemasaran.
"Pemerintah harus terus mempertemukan UMKM dengan BUMN dan perusahaan swasta lainnya yang dapat membantu permodalan, produksi, hingga pemasaran produk UMKM," katanya.
Mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) itu juga berharap agar pemerintah memberikan perhatian dan keberpihakan terhadap proses digitalisasi UMKM karena selama ini hanya mengambil 10% ceruk pasar digital yang dikuasai produk-produk asing.
Dia menyarankan agar pemerintah fokus dalam pengembangan digitalisasi UMKM agar dapat naik kelas, menyesuaikan dengan perkembangan digital, dan menghasilkan produk-produk dalam negeri yang berkualitas.