DPR Fraksi PAN Tuduh Data Positif COVID-19 Pemerintah Palsu

Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menuduh data-data yang dirilis pemerintah terkait kasus positif virus corona (COVID-19) adalah palsu.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai, pemerintah telah menyembunyikan sebagian data orang terpapar COVID-19.

Menurut anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, sebaran virus kemungkinan sudah meluas di Tanah Air, dan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) lebih banyak daripada yang dirilis pemerintah.

“Australia menduga Indonesia melakukan under-reporting atas jumlah pasien terjangkit COVID-19. Apa yang dilaporkan lebih sedikit dari kenyataan. Australia pun menyetop penerbangan Bali-Australia dan melarang warganya berkunjung ke Bali. Pemerintah perlu menjelaskan hal ini kepada publik,” kata Hafisz dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 7 April 2020.

Di samping itu, Hafisz juga menyampaikan pendapat dari profesor di Universitas Essex, Inggris. Dikutip Daily Mail London, pemerintah Indonesia hanya melakukan 2.000 tes COVID-19 dari total penduduk yang berjumlah 270 juta jiwa.

Menurut profesor itu, separuh populasi Indonesia akan terinfeksi virus dan Indonsia bisa mendapat predikat sebagai negara dengan angka kematian tertinggi di dunia.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menambahkan, Iqbal Ridzi Elyazar dari lembaga Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) menyebut terdapat sekitar 70.000 warga Indonesia yang diprediksi bakal terinfeksi COVID-19.

“Untuk itu, rapid test harus terus dilakukan sampai zero infectant. Mengingat pihak luar negeri masih tidak percaya terhadap pertambahan jumlah penderita corona yang stabil di kisaran angka 115 per hari. Sebagai contoh penderita di Malaysia sudah mencapai 3.200 lebih. Tetapi di Indonesia masih sekitaran 1.790. Padahal, penduduk Indonesia 10 kali lipat mereka,” imbuh Hafisz.

Basis Tes

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan konfirmasi kasus positif COVID-19 adalah yang berbasis tes polymerase chain reaction (PCR) bukan tes cepat (rapid test).

“Konfirmasi positif COVID-19 dari pemeriksaan menggunakan metode PCR, bukan pemeriksaan rapid test,” kata Yuri dalam jumpa pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB di Jakarta.

Ia menambahkan bahwa gambaran yang riil mengenai COVID-19 adalah dari data yang dicatat pemerintah pada hari ini.

“Data tersebut menunjukkan masih terjadinya penularan di luar. Masih ada kasus positif tanpa gejala yang berada di tengah-tengah masyarakat,” kata Yuri.

Oleh karena itu, pemerintah harus kembali lagi menempatkan masyarakat sebagai ujung tombak suksesnya pencegahan COVID-19.

Pemerintah, kata Yuri, mengingatkan masyarakat agar tetap melakukan langkah-langkah penting yang mendasar yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.

“Ini adalah hal-hal yang penting dan mendasar. Ingatkan semuanya, saling mengingatkan, ini menjadi kunci keberhasilan kita. Oleh karena itu mari kita tetap berkomitmen melaksanakan tugas-tugas kita,” ujar Yuri.

Yuri mengingatkan jika sampai saat ini masih ada masyarakat yang rentan tertular karena tidak menggunakan masker dan tidak mencuci tangan. Oleh karena itu, pemerintah mengajak masyarakat agar patuh dan disiplin melaksanakan tugas-tugas pencegahan.

“Mari patuhi dan disiplin mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, patuhi dan disiplin memakai masker, patuhi dan disiplin menjaga jarak. Patuhi dan disiplin untuk tetap tinggal di rumah. Patuhi untuk tidak bepergian, termasuk pulang kampung. Apabila kita disiplin, kita kerjakan bersama-sama dengan saling mengingatkan, maka kita yakin penularan (COVID-19) ini akan bisa kita hentikan,” ujar dia.

Hingga Selasa, 7 April 2020, sebanyak 204 orang sembuh, sementara 2.738 orang terkonfirmasi positif dan 221 meninggal di Indonesia akibat COVID-19. Yuri menjelaskan, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif bertambah 247 kasus, yang sembuh bertambah 12 orang sementara yang meninggal juga bertambah 12 kasus. (SKO)