DPR Pastikan Tak Akan Ada PHK di TVRI dan RRI
- Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, menegaskan bahwa rekonstruksi anggaran tahun ini tidak akan berdampak pada PHK atau pemotongan honor pegawai.
Nasional
JAKARTA - Polemik mengenai rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) dan efisiensi anggaran TVRI dan RRI pada tahun 2025 akhirnya mendapat kepastian dari DPR. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Daulay, menegaskan rekonstruksi anggaran tahun ini tidak akan berdampak pada PHK atau pemotongan honor pegawai.
Hal ini disampaikan setelah rapat bersama antara Komisi VII DPR RI dengan perwakilan TVRI dan RRI. Saleh Daulay memastikan tidak akan ada pengurangan pegawai, termasuk perumahan pegawai atau pemotongan honor di dua lembaga penyiaran milik pemerintah tersebut.
"Tidak ada pengurangan bahkan perumahan atau merumahkan kontributor daerahnya, bahkan pemotongan honor pun tidak boleh. Nah itu sudah disepakati dan sudah ditetapkan dalam keputusan rapat,” kata Saleh usai rapat Komisi bersama TVRI dan RRI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 12 Februari 2025.
Keputusan ini menjadi angin segar bagi pegawai TVRI dan RRI yang sempat resah akibat isu PHK yang viral di media sosial. Saleh juga meminta agar TVRI dan RRI segera mengembalikan pegawai yang sempat dirumahkan untuk kembali bekerja.
"Berita-berita yang berkembang di media sosial bisa kita netralisir dengan benar. Sehingga tidak ada kelihatan bahwa dampak efisiensi dari anggaran ini berdampak pada pengurangan karyawan,” tambah Saleh.
Pegawai Bisa Kembali Kerja
Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, turut membantah adanya pemecatan pegawai akibat efisiensi anggaran 2025. Ia menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai, penyiar, pengisi acara, maupun kontributor.
Pernyataan ini diperkuat oleh Saleh Daulay, yang memastikan bahwa tidak ada pegawai yang dirumahkan, mulai dari level staf hingga pejabat tinggi.
"Kesepakatan kami, sesaat setelah rapat ini selesai, mereka langsung menyampaikan berita ini kepada seluruh daerah, yang memang ada katakanlah tadi rencana quote unquote ya merumahkan itu. Dan ini akan dikembalikan bekerja,” ujar Saleh.
Meski demikian, Saleh mengungkapkan keputusan terkait anggaran TVRI dan RRI masih menunggu rekonstruksi akhir.
Menurut Saleh, putusan untuk merumahkan pegawai sebelumnya belum final karena anggaran 2025 masih dalam tahap rekonstruksi. Ia juga menyebutkan dalam waktu dekat akan ada surat keputusan resmi dari pemerintah yang menjadi acuan penggunaan anggaran tahun depan.
“Dan saya kira dalam minggu ini akan ada surat keputusan besar katakan seperti itu dari presiden, dari pemerintah yang menjadi acuan kita untuk penggunaan anggaran pada tahun 2025,” pungkas Saleh.
DPR berharap informasi ini dapat segera tersebar luas untuk menghindari isu negatif mengenai PHK pegawai TVRI dan RRI akibat efisiensi anggaran. Saleh menegaskan pentingnya menetralisir berita di media sosial agar tidak berkembang menjadi isu yang meresahkan masyarakat.
Lewat kepastian ini, seluruh pegawai TVRI dan RRI dapat bekerja dengan tenang tanpa kekhawatiran adanya pemutusan hubungan kerja di tengah upaya efisiensi anggaran. Keputusan DPR ini juga diharapkan dapat mengakhiri polemik yang sempat viral dan menenangkan para pegawai yang terdampak.