Dua Menteri Jokowi Beri Rekomendasi Atasi Mahalnya Harga Tiket Pesawat

JAKARTA - Harga tiket pesawat di Indonesia yang tinggi kerap menjadi keluhan masyarakat, terutama setelah pandemi. Salah satu penyebab utamanya adalah mahalnya biaya bahan bakar pesawat (avtur), yang merupakan komponen besar biaya operasional penerbangan. 

Guna mengatasi masalah ini, sejumlah solusi telah diusulkan oleh berbagai pihak, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. 

"Buat kami, melihatnya adalah keterjangkauan harga tiket pesawat, karena ini dampaknya nomor tiga setelah pajak dan bea, itu pasti akan berdampak juga kepada keterjangkauan harga tiket pesawat," terang Sandiaga di Jakarta, dikutip Selasa, 24 September 2024.

Berikut sederet solusi yang ditawarkan dua Menteri Jokowi tersebut untuk pangkas harga tiket pesawat,

• Pola Konsumsi Kelas Menengah Bergeser, Perbankan Digital Jadi Solusi
• Industri BPR Dihimpit Kredit Macet, NPL Melesat Drastis dalam Setahun Terakhir
• Harga Sembako di DKI Jakarta: Daging Kambing Naik, Telur Ayam Ras Turun

Pengelolaan Avtur Secara Multiprovider

Menparekraf Sandiaga Uno menegaskan pengelolaan bahan bakar avtur oleh beberapa penyedia atau multiprovider menjadi aspek krusial, agar harga avtur lebih kompetitif. Saat ini, pengelolaan avtur di Indonesia cenderung didominasi oleh Pertamina saja, kondisi tersebut dianggap berkontribusi pada tingginya harga bahan bakar.

Dengan membuka akses pengelolaan kepada lebih banyak penyedia, diharapkan tercipta persaingan yang sehat, sehingga harga avtur dapat ditekan dan pada akhirnya membuat harga tiket pesawat lebih terjangkau.

Menurut Sandiaga, avtur merupakan salah satu faktor terbesar yang memengaruhi harga tiket, setelah pajak dan bea. Dengan pengelolaan yang lebih kompetitif, harga avtur bisa turun, dan masyarakat dapat menikmati harga tiket yang lebih murah. 

Menurut Sandi, usulan ini akan dibahas bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dan diharapkan bisa diterapkan sebelum pemerintahan baru mulai bertugas.

"Pak Luhut sudah menyampaikan bahwa akan ada pembahasan, dan besok akan dibahas langsung sehingga dampak terhadap penurunan tiket domestik ini bisa kita wujudkan," tambah Sandi

Usulan Penghapusan Pajak Suku Cadang

Budi Karya Sumadi, juga menyarankan penghapusan pajak suku cadang pesawat sebagai langkah konkret untuk menurunkan harga tiket. Saat ini, pajak yang dikenakan pada suku cadang pesawat membuat maskapai penerbangan memilih untuk melakukan perawatan pesawat di luar negeri.

Kondisi tersebut menyebabkan pelarian modal yang tidak menguntungkan ekonomi dalam negeri. Dengan penghapusan pajak tersebut, pesawat dapat dirawat di Indonesia, sehingga tidak hanya akan menurunkan biaya operasional maskapai, tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor pemeliharaan pesawat.

• Pola Konsumsi Kelas Menengah Bergeser, Perbankan Digital Jadi Solusi
• Industri BPR Dihimpit Kredit Macet, NPL Melesat Drastis dalam Setahun Terakhir
• Harga Sembako di DKI Jakarta: Daging Kambing Naik, Telur Ayam Ras Turun

Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Avtur

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% yang dikenakan pada avtur dan penumpang dinilai memberatkan industri penerbangan. Saat ini, PPN yang dibebankan secara kumulatif menyebabkan biaya operasional maskapai membengkak, yang pada akhirnya diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga tiket yang lebih tinggi. 

Di beberapa negara, PPN tidak diberlakukan pada avtur, jika kebijakan ini dihapuskan di Indonesia, diharapkan dapat menurunkan harga tiket pesawat secara signifikan.

Namun, penghapusan PPN perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan pajak negara. Meskipun akan berdampak pada pajak lain, penurunan PPN pada sektor penerbangan diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat, pariwisata, dan investasi yang pada akhirnya dapat memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia.

Peran Proyek Strategis Nasional dan Infrastruktur Penerbangan

Selain faktor pajak dan bahan bakar,pengembangan infrastruktur penerbangan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan bandara baru juga berpotensi menekan harga tiket pesawat. Infrastruktur yang lebih baik dan efisien dapat meningkatkan kapasitas dan menurunkan biaya operasional maskapai. Penyelesaian proyek-proyek ini diharapkan akan memperbaiki aksesibilitas antarwilayah dan menekan biaya perjalanan udara.

Pengelolaan avtur secara multiprovider, penghapusan pajak suku cadang dan PPN, serta pengembangan infrastruktur penerbangan merupakan solusi konkret yang diharapkan dapat menurunkan harga tiket pesawat di Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya penting untuk mendukung pertumbuhan sektor penerbangan, tetapi juga dapat mendorong mobilitas, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya. Jika solusi ini berhasil diimplementasikan, masyarakat dapat menikmati harga tiket yang lebih terjangkau, dan sektor penerbangan nasional pun akan semakin kompetitif.