Dua Strategi Pemerintah Akselerasi Inklusi Keuangan

JAKARTA – Pemerintah memiliki dua strategi dalam mempercepat implementasi inklusi keuangan untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jurus pertama yakni mempercepat penyaluran kredit baik dari usaha mikro hingga usaha besar. Kedua, meningkatkan layanan keuangan berbasis digital, seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan mobile banking.

“Kedua program dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, di samping dapat mencegah penularan COVID-19,” kata Airlangga secara virtual, Senin, 8 Maret 2021.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun

Tingkat kepemilikan produk dan layanan keuangan di kalangan masyarakat dinilai tetap tinggi selama pandemi. Hal tersebut, lanjut Airlangga, ditandai dengan meningkatnya indeks inklusi keuangan baik dari sisi kepemilikan maupun penggunaan akun.

Menurut indeks DNKI, kepemilikan akun meningkat 61,7% pada 2020 dibanding pada 2014 yang hanya sebesar 31,3%. Kemudian, indeks penggunaan akun/rekening meningkat menjadi 81,4% pada 2020 dari 59,74% pada 2013.

Indeks DNKI juga mencatat sebanyak 348 kegiatan edukasi keuangan terhadap sekitar 85.000 peserta telah terlaksana sepanjang 2020.

Selain itu, kegiatan edukasi dan literasi keuangan syariah yang juga kian gencar seiring perlindungan konsumen yang lebih optimal. Pembukaan rekening bank yang dilakukan hanya pada Bulan Inklusi Keuangan bahkan melonjak sampai 789.025 rekening baru.

Kepemilikan akun uang elektronik meningkat hingga angka 13,8 juta dan 5,1 juta merchant di seluruh Indonesia. Menurut indeks DNKI, sebagian besar yang menerapkan QRIS terdiri dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di sisi lain, program PEN juga membantu percepatan inklusi keuangan. Rasio penyaluran kredit UMKM oleh bank umum, misalnya, mencapai 19,8%. Sementara realisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp196,42 triliun, atau setara 103,3%, dari target awal sebesar Rp190 triliun.

DNKI menargetkan indeks inklusi keuangan tahunan 2021-2024 masing-masing sebesar 82 pada tahun 2021, 85 pada tahun 2022, 88 pada tahun 2023 dan 90 pada tahun 2024.

“Hal tersebut untuk memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 114/ 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI),” kata Airlangga.