Duduk Perkara 'Kapal Karam' Anggaran Sulawesi Selatan

JAKARTA—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan akar permasalahan yang menyebabkan APBD Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami defisit anggaran mencapai Rp1,5 triliun. Besarnya nominal tersebut bahkan membuat Pj Gubernur Sulses Bahtiar Baharuddin menyatakan provinsinya bangkrut.  

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kemenkeu Sandy Firdaus mengatakan defisit anggaran dan bangkrut merupakan hal yang berbeda. Menurut dia, defisit merupakan kondisi di mana dana pendapatan lebih kecil dibandingkan dana belanja.

"Mayoritas pemda di Indonesia menganut paham defisit, bukan surplus. APBN pun selalu defisit. Namun, intinya defisit nanti harus ditutup pembiayaan,” ujar Sandy dalam keterangan pers, Senin, Oktober 2023.

Pihaknya mengatakan defisit anggaran di pemda biasanya ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Sebagai informasi, per September 2023, Silpa Pemprov Sulsel sekitar Rp676 miliar. 

• Bank Jago Jaring Nasabah Ekosistem GOTO Sebesar 35 Persen
• Ada OPPO dan Samsung, Ini 7 Rekomendasi Ponsel Harga 1 hingga 2 Jutaan
• Menghitung Kontribusi Ekonomi MotoGP Mandalika 2023

Kondisi ini diprediksi tetap terjadi hingga akhir tahun, melihat tren realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat serta pola akumulasi Silpa di dua tahun sebelumnya. Menurut Sandy, pembiayaan pemda dari pinjaman relatif kecil. Ia mengatakan Sulsel memiliki pinjaman pada 2020 lalu.

“Ternyata kalau dibuka APBD-nya, bagaimana penganggaran dia untuk belanja dana bagi hasilnya. Pada waktu mengatakan bangkrut, memang ada kewajiban dana bagi hasil dari provinsi ke kabupaten kota yang belum dibayarkan,” ujar Sandy.

Namun pihaknya melihat hal itu sebenarnya telah dibayarkan jika melihat anggaran. Kemenkeu menilai ada isu lain yang membikin anggaran Sulsel defisit. “Mungkin penganggarannya kurang. Yang baru ditemukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ada kewajiban akumulasi sekian tahun yang belum teranggarkan,” jelas Sandy. 

Sandy kemudian menyarankan pemda agar melakukan refocusing anggaran belanja. “Mungkin memang harus melakukan sedikit refocusing nih untuk belanja lainnya. Belanja-belanja yang enggak terlalu penting yang tidak berdampak langsung ke masyarakat bisa dikurangi.”

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan Kemenkeu telah menganalisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023 Pemprov Sulsel. 

Soal Likuiditas

Pihaknya mengakui ada kinerja keuangan yang kurang sehat, khususnya pada aspek likuiditas. Untuk tahun 2023, ada utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban Pemprov Sulawesi Selatan.

“Masalah yang dialami Pemprov Sulsel adalah likuiditas (kesulitan melunasi utang jangka pendek), bukan solvabilitas (kesulitan melunasi utang jangka panjang). Ini mengingat angsuran pokok utang jangka panjang telah dianggarkan dalam APBD 2023 pada pengeluaran pembiayaan,” terangnya.

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyebut kebangkrutan terjadi adalah dampak utang yang ditinggalkan Andi Sudirman Sulaiman sewaktu menjabat Gubernur. Dia menilai Sulsel sudah seperti kapal karam menyusul defisit hingga Rp1,5 triliun akibat perencanaan anggaran yang salah selama bertahun-tahun.

Itu dia sampaikan dalam usulan Raperda APBD Pokok 2024 senilai Rp 10,4 triliun. Dia mengatakan Pemprov Sulsel akan melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Penghematan dilakukan pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel.