Duit Makan Bergizi Gratis Capai Sepertiga Anggaran Kesehatan

JAKARTA—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Angka tersebut sekitar sepertiga dari anggaran kesehatan yang dialokasikan pemerintah pada RAPBN tahun depan. 

Diketahui, Makan Bergizi Gratis merupakan program unggulan presiden terpilih dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Program tersebut diharapkan dapat menopang kecukupan gizi untuk pertumbuhan anak. 

Awalnya, program ini digadang-gadang bakal menyasar hingga 83 juta anak sekolah dengan dana hingga Rp100 triliun untuk tahun pertama. Namun pemerintah akhirnya menyepakati alokasi MBG tahun depan di kisaran Rp71 triliun. 

Data yang dihimpun TrenAsia, anggaran tersebut mencapai sepertiga dari anggaran kesehatan yang dialokasikan tahun depan. Sebagai informasi, anggaran kesehatan 2025 diperkirakan berkisar Rp191,5 triliun hingga Rp217,8 triliun.

Baca Juga: Wujudkan Misi Prabowo, Ini Sederet Strategi Menkeu Akali APBN

Dana kesehatan bakal dipakai untuk mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, anggaran dialokasikan untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, memastikan dana Rp71 triliun sudah dialokasikan untuk program MBG tahun depan. “Beliau (Prabowo) menyetujui pelaksanaan MBG secara bertahap. Untuk tahun pertama, disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025,” ujar Sri dalam konferensi pers terkait RAPBN 2025, Senin, 24 Juni 2024. 

Menkeu menjelaskan anggaran tersebut masuk dalam postur defisit 2,29% hingga 2,82%. Pihaknya akan menunggu detail program MBG sampai dengan penyerahan nota keuangan RAPBN 2025 pada 16 Agustus 2024. “Kami akan lihat bentuk programnya, termasuk siapa eksekutornya,” ujar Sri Mulyani. 

Sorotan Bank Dunia

Program Makan Bergizi Gratis, dulu bernama Makan Siang Gratis, sudah memicu kontroversi sejak Prabowo mengutarakan idenya itu dalam kampanye Pilpres. Tak hanya dalam negeri, lembaga luar negeri seperti Bank Dunia menyampaikan kekhawatirannya mengenai pelaksanaan program tersebut.

Bank Dunia menekankan agar pemerintah mempersiapkan APBN 2025 dengan serius sehingga MBG nantinya tidak membebani kinerja fiskal Indonesia. Bank Dunia mendorong pemerintaah menaati batas atas defisit fiskal sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi. 

Lembaga Fitch Rating menilai program Makan Bergizi Gratis bakal menyedot biaya sekitar 2% dari PBD setiap tahun. Sementara itu, Moody's Investors Service mengaku cemas penerapan MBG akan menandai perbedaan rekam jejak panjang RI yang sebelumnya mengelola anggaran dan rasio utang secara konservatif. 

Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, Thomas Djiwandono, menyatakan alokasi Rp71 triliun untuk MBG merupakan kesepakatan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Prabowo. 

“Angka ini adalah kesepakatan antara pemerintah sekarang dan pemerintahan yang akan datang. Tentunya kami harus menunggu siklus APBN di DPR nanti. Kami sangat mengikuti siklus tersebut. Jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati proses siklus APBN,” ujarnya.

Thomas menegaskan Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menuntaskan program Makan Bergizi Gratis secepatnya. Namun pihaknya tak memungkiri ada prinsip kehati-hatian yang perlu dilakukan. “Kami berkomitmen menjalankan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap, tentu prinsip-prinsip belanja yang berkualitas. Prinsip postur fiskal menjadi yang utama.”