Dukung Proyek 3 Juta Rumah, Lahan BUMN Mulai Dipetakan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto merencanakan pembangunan tiga juta unit rumah dalam setahun. Bahkan hal ini disebut-sebut menjadi langkah atasi backlog perumahan di Indonesia.

Kolaborasi antara pemerintah dan berbagai stakeholder makin harus dijalin untuk memperkuat komitmen ini. Apakah target ambisius ini bisa tercapai? Bagaimana kemajuan proyek ini hingga saat ini?

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta tambahan anggaran Rp48,4 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk digunakan membangun tiga juta rumah per tahun seperti program Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Ara, untuk membangun tiga juta rumah membutuhkan anggaran Rp5,1 triliun di 2025. Selain meminta dana segar ke Sri Mulyani, Ara juga mengaku butuh bantuan sumber daya manusia (SDM). Ia berharap Kemenkeu bisa menempatkan pegawai yang kompeten untuk menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Ara menyebut bantuan tenaga pegawai Kemenkeu dibutuhkan agar program perumahan yang sudah direncanakan bisa terkoordinasi dengan baik. Selain itu, ia berharap dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

"Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun. Sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun," jelasnya dalam rilis resmi dikutip Senin, 18 November 2024.

Pemetaan Lahan BUMN
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah mulai memetakan lahan-lahan milik BUMN yang dapat mendukung pembangunan tiga juta rumah per tahun.

Erick mengatakan sudah melakukan diskusi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait penyediaan lahan untuk program rumah tersebut. 

Tak hanya dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pihaknya juga telah melakukan terobosan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun kawasan yang berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Ia mengatakan, pihaknya telah membangun lahan-lahan di sekitar stasiun kereta api yang penggunaannya tidak maksimal. Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan subsidi untuk yang mampu dan tidak mampu.

Saat ini, baru ada sembilan TOD di seluruh kawasan kereta api yang telah dibangun oleh BUMN. Kementerian BUMN pun mendorong adanya kredit kepemilikan rumah yang cicilannya antara 15-30 tahun.

"Kita mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung daripada tadi, yang namanya percepatan perumahan," ujar Erick di Jakarta, Jumat 15 November 2024.

Lahan Sitaan Jadi Objek

Erick juga mengejar pengoptimalan lahan milik BUMN hingga hasil sitaan koruptor ini bertujuan untuk memangkas cicilan maupun sewa rumah bagi rakyat. Dengan ini, masyarakat dapat mencicicil maupun menyewa rumah menjadi lebih murah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban menegaskan, Kemenkeu memberi lampu hijau untuk aset-aset yang telah dirampas oleh negara dapat dimanfaatkan menunjang perumahan rakyat.

Rio menjelaskan, aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dirampas negara sepenuhnya menjadi milik negara. Dengan status tersebut, aset-aset itu dapat dimasukkan ke dalam program-program pemerintah.

Pramono Anung Ingin Bangun Hunian Vertikal

Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung ingin memanfaatkan gedung serta bangunan di Jakarta menjadi hunian warga. Gedung dan bangunan yang dimaksud Pramono adalah gedung yang ditinggalkan Pemerintahan RI karena berpindah ke Ibu Kota Nusantara, gedung BUMD, kantor kecamatan, kelurahan hingga sekolahan (mixed use building).

Menurut Pramono berbagai gedung atau lahan milik pemerintah dan BUMD Jakarta ini juga bisa dibangun dengan konsep serupa. Sehingga menurutnya rencana ini dapat mengatasi masalah tata ruang Jakarta yang sempit.