Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Nasional

Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, OJK Pastikan Sektor Keuangan Terjaga Baik

  • Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pengembangan sistem pelaporan kredit atau credit reporting system, yang mencakup industri keuangan berbasis teknologi seperti peer-to-peer (P2P) lending, asuransi, dan penjaminan.

Nasional

Idham Nur Indrajaya

JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyebut sektor jasa keuangan (SJK) memiliki peran strategis dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8% yang ditetapkan pemerintahan Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan  Mahendra dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jumat 1 November 2024. Dia juga menegaskan OJK berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintah guna mencapai target tersebut.

Stabilitas Keuangan di Tengah Tantangan Global

Mahendra menyatakan bahwa kinerja sektor keuangan Indonesia tetap terjaga dengan baik meskipun terjadi berbagai tantangan global, seperti perlambatan ekonomi dunia dan risiko geopolitik yang meningkat. Menurutnya, stabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia saat ini menjadi modal penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kinerja sektor keuangan di Indonesia tetap terjaga baik, bahkan dalam kondisi kelambatan perekonomian global dan risiko geopolitik. Stabilitas ini menjadi modal kuat untuk sektor jasa keuangan kita,” ujar Mahendra dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK yang ditayangkan secara virtual, Jumat, 1 November 2024. 

OJK memastikan bahwa sektor jasa keuangan didukung oleh risiko yang terkendali dan permodalan yang kuat, sehingga mampu untuk berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Dorongan Terhadap Kredit dan Pembiayaan

Mahendra menjelaskan bahwa OJK mendorong peran sektor jasa keuangan dalam meningkatkan kredit dan pembiayaan dengan memperkuat infrastruktur pendukung ekosistem pembiayaan. 

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pengembangan sistem pelaporan kredit atau credit reporting system, yang mencakup industri keuangan berbasis teknologi seperti peer-to-peer (P2P) lending, asuransi, dan penjaminan.

“Kami memperluas cakupan sistem pelaporan kredit (SLIK) tidak hanya untuk perbankan dan perusahaan pembiayaan, tetapi juga untuk industri fintech P2P lending, asuransi, dan penjaminan,” tambah Mahendra.

Selain itu, OJK mendorong penggunaan inovatif credit scoring atau ICS sebagai alat untuk penilaian kelayakan kredit. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kredit dan mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan yang lebih inklusif.

Pembiayaan UMKM dan Program Prioritas Pemerintah

OJK juga fokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mahendra menekankan bahwa OJK mendorong perbankan dan pelaku industri keuangan untuk mengembangkan strategi khusus bagi penyaluran kredit UMKM. Hal ini dilakukan dengan memperluas sumber dana, memanfaatkan teknologi informasi, serta menerapkan tata kelola yang berhati-hati.

“Kami meminta perbankan dan pelaku industri di sektor jasa keuangan untuk menyusun strategi peningkatan kuantitas dan kualitas penyaluran kredit UMKM, tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” jelas Mahendra.

Dalam mendukung kebijakan prioritas pemerintah, OJK telah berkomunikasi dengan tim pemerintah terkait sejumlah program seperti transisi energi, pengembangan ekonomi hijau, pasar karbon, hingga ketahanan pangan. 

OJK siap melaksanakan berbagai simulasi dan skema pembiayaan bagi program prioritas, seperti pembangunan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah, serta peningkatan kualitas dan cakupan program hilirisasi.

Kolaborasi dengan Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

OJK menegaskan komitmen untuk terus mendukung pemerintah dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan program-program prioritas yang ditetapkan. 

Mahendra mengatakan bahwa OJK telah menyiapkan berbagai simulasi dan program pilot untuk mendukung pembiayaan di sektor-sektor prioritas, termasuk energi terbarukan dan ketahanan pangan.

“OJK siap bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholder lain untuk mendukung program-program prioritas pemerintah,” pungkas Mahendra.