Dulu Saling Buru, Eks Pentolan GAM Kini Dukung RUU TNI

JAKARTA - Bekas komandan tempur Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Sayed Mustafa Usab menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI. Dia merasa heran mengapa ada pihak yang menolaknya. 

Menurutnya, RUU TNI tidak menghidupkan kembali dwifungsi ABRI, melainkan hanya menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan saat ini. Ia menegaskan TNI yang ditempatkan di lembaga sipil tetap harus berdasarkan kemampuan dan kelayakan, serta diwajibkan mengundurkan diri dari jabatan militer. 

‎"Penempatan TNI di lembaga sipil tentunya berdasarkan kemampuan dan kelayakan mereka. Kemarin saya dengar berita Panja revisi RUU TNI meminta kepada anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil diminta mengundurkan diri dari jabatan TNI. Nah, itu kan bagus," jelas Sayed dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Senin, 24 Maret 2025.

Selain itu, ia menolak anggapan RUU TNI merupakan kebijakan blunder. Menurutnya aturan ini sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Terkait kekhawatiran akan kebangkitan dwifungsi ABRI, Sayed Mustafa menyatakan Aceh tidak terpengaruh isu tersebut. 

"Jadi kalau kita tarik lagi ke belakang misalnya takut terjadi lagi dwi fungsi. Dulu waktu dwifungsi pun, bagi saya tidak masalah. Masuk masa Orde Lama, tidak masalah. Malah dulu lebih ketat. Masyarakat itu lebih akur," jelas Sayed.

• Seharian Terengah-engah, IHSG Ditutup Melemah 6.161,22 Poin
• Terseret Pelemahan 30 Saham, LQ45 Dtutup Turun 11,00 ke 681,02
• Gerak Saham BUMN Usai Dialihkan ke BKI: BBTN Naik di Tengah Pelemahan Himbara

Ia berpendapat TNI juga merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk menduduki jabatan sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Jadi kan tidak lagi kembali ke masa Orde Baru (orba). Karena posisi TNI sekarang ingin membantu bagaimana pemerintah ini bisa berjalan dengan baik," ujar Sayed.

Lebih lanjut, Sayed mengajak semua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif dan tidak menyebarkan opini negatif yang dapat memperkeruh keadaan negara.  Jika ada permasalahan dalam implementasi RUU TNI, menurutnya, revisi bisa dilakukan tanpa harus memprovokasi masyarakat dan menciptakan instabilitas.

TNI vs GAM, Sejarah Konflik di Era DOM dan Darurat Militer

Pernyataan Sayed Mustafa ini menarik perhatian mengingat latar belakang konflik panjang antara TNI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di masa lalu.

Pada era Operasi Militer (DOM) 1989-1998, TNI menjalankan Operasi Jaring Merah dengan tujuan menghancurkan GAM. Namun, operasi ini diwarnai dengan berbagai pelanggaran HAM seperti penculikan dan kekerasan terhadap warga sipil. 

Di sisi lain, kala itu GAM semakin menguat dengan dukungan dana dari diaspora Aceh di luar negeri. Ketegangan berlanjut hingga penerapan Darurat Militer di Aceh pada 2003-2004 di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. 

• Seharian Terengah-engah, IHSG Ditutup Melemah 6.161,22 Poin
• Terseret Pelemahan 30 Saham, LQ45 Dtutup Turun 11,00 ke 681,02
• Gerak Saham BUMN Usai Dialihkan ke BKI: BBTN Naik di Tengah Pelemahan Himbara

TNI dikerahkan dalam jumlah besar dan berhasil melemahkan GAM, tetapi operasi ini juga disertai dengan berbagai dugaan pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan, penculikan, dan kekerasan terhadap warga sipil dan anggota GAM itu sendiri.

Kini, setelah perjanjian damai Helsinki 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata, hubungan antara eks-komandan GAM dan TNI tampaknya mulai berubah. 

Dukungan Sayed Mustafa terhadap RUU TNI menandakan adanya pergeseran sikap, yang sebelumnya berada di garis perlawanan terhadap TNI. Hal ini menunjukkan politik dan kepentingan negara dapat merubah dinamika hubungan antar kelompok yang dulunya berseberangan.

Meski demikian, perdebatan mengenai RUU TNI masih terus berlanjut, sejumlah pihak tetap mempertanyakan implikasi jangka panjang dari regulasi tersebut terhadap supremasi sipil dan demokrasi di Indonesia.