Dunia Usaha Bakal Terbantu Insentif Percepatan Restitusi

JAKARTA – Tim riset PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mengungkapkan insentif percepatan restitusi pajak dapat membantu likuiditas dunia usaha.

Hal ini disebabkan karena wajib pajak tidak lagi melalui pemeriksaan, melainkan lewat kelengkapan dokumen yang diperlukan sehingga prosesnya menjadi lebih cepat.

Selain itu, cakupan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) juga diperluas dalam program PEN.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

“Kebijakan ini diberlakukan sesuai dengan pertimbangan pemerintah untuk meringankan beban wajib pajak yang terdampak pandemi,” tulis manajemen dalam keterangan tertulis yang diterima TrenAsia.com, Selasa, 3 November 2020.

Menurutnya, dengan adanya bantuan likuiditas ini, ketahanan usaha akan meningkat sehingga menurunkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

Diketahui, pertumbuhan realisasi restitusi pajak per September 2020 mencapai Rp142,9 triliun.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ihsan Priyawibawa menyampaikan, realisasi tersebut naik 13,7% year-on-year (yoy) dibandingkan Rp123,5 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Secara detail jumlah tersebut disumbang oleh restitusi dipercepat Rp36,4 triliun, restitusi upaya hukum Rp21,9 triliun, dan restitusi normal Rp84,6 triliun.

Kendati realisasinya cukup tinggi, pertumbuhan restitusi pajak sepanjang 2020 diperkirakan tidak setinggi tahun lalu.

“Ini terlihat dari ratarata tren pertumbuhan restitusi pajak bulanan yang tercatat lebih rendah dibandingkan tahun lalu,” katanya.