Capres Prabowo Subianto saat berbicara dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 dengan tema “The Urgency to Ignite Growth” yang berlangsung di Ritz-Carlton Jakarta, 31 Januari 2024. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia
Makroekonomi

Ekonom Sarankan Prabowo-Gibran Alihkan Fokus Ekonomi demi Pertumbuhan 8 Persen

  • Indonesia dapat belajar dari negara-negara maju yang berhasil melakukan lompatan ekonomi melalui industrialisasi.

Makroekonomi

Alvin Pasza Bagaskara

JAKARTA – Pemerintahan baru Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam beberapa tahun ke depan. Namun, untuk mencapai hal tersebut, pendekatan ekonominya, dari fokus pada deindustrialisasi menjadi industrialisasi.  

Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom CORE Indonesia, Hendri Saparini, mengusulkan tiga langkah strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Pertama, Hendri menganjurkan implementasi Ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi berbasis kerakyatan. Ia menekankan pentingnya demokrasi ekonomi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, serta mengutamakan pengembangan sektor industri. 

Menurutnya, pemerintah harus menciptakan kebijakan yang membuka akses lapangan kerja bagi semua orang dan mendorong keterlibatan produktif mereka. "Tidak boleh ada lagi masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan atau penghasilan. Pemerintah harus memastikan semua orang dapat berkontribusi," kata Hendri dalam pernyataan resminya, Jumat, 18 Oktober 2024.

Kedua, Hendri menekankan perlunya revitalisasi sektor industri. Ia menyebut Indonesia dapat belajar dari negara-negara maju yang berhasil melakukan lompatan ekonomi melalui industrialisasi. 

Selain itu, kat Hendri, Indonesia mengalami deindustrialisasi dini, dan revitalisasi terutama pada industri dasar dapat memberi dorongan besar bagi pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan banyak sektor di berbagai wilayah.

"Industri manufaktur harus menjadi jangkar, menciptakan keterkaitan antara BUMN, sektor swasta, hingga UMKM," jelasnya.

Ketiga, Hendri menyoroti pentingnya kebijakan industri yang inovatif dan tanggap terhadap perubahan global. Pemerintah perlu memperkuat sektor jasa pemastian, seperti penjaminan mutu, sertifikasi, dan inspeksi, untuk mendukung revitalisasi industri. 

Nah, jasa ini, yang banyak dikelola oleh BUMN, sangat krusial untuk memperkuat kebijakan hilirisasi industri. Oleh sebab itu, ia menekankan perlunya kebijakan pemastian dalam industri pertambangan, terutama validasi kandungan mineral seperti nikel dan bauksit. 

Tak ayal, lanjut Hendri, kebijakan ini, menurutnya, dapat mengurangi perbedaan pandangan antara pelaku usaha di hulu dan hilir, serta mencegah potensi kerugian negara akibat perselisihan. "Ini akan membantu menjaga kepentingan nasional," tutupnya.

Tercapai di Tahun Ketiga

Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa pemerintah mendatang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 8-8,3% pada tahun ketiga dan 7,8% pada tahun keempat, sehingga rata-rata pertumbuhan mencapai 7,7% selama lima tahun. 

Amalia juga menyebutkan bahwa program "Makan Bergizi Gratis" yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. "Dalam jangka pendek, program ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena menyerap produk-produk masyarakat lokal, yang pada akhirnya memicu permintaan agregat," ujar Amalia dalam keterangannya.

Oleh sebab itu, Kementerian PPN/Bappenas akan mendorong produktivitas melalui industrialisasi dengan fokus pada hilirisasi industri prioritas seperti agribisnis, tambang, sumber daya laut, dan industri kreatif.