Ekonomi Digital Hadirkan Persamaan dan Hapus Eksklusivitas

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam APINDO Indonesia Digital Summit 2023 pada Selasa, 28 November 2023 di Jakarta menyebutkan ekonomi digital memiliki peran dalam menciptakan persamaan dan menghilangkan eksklusivitas.

“Peranan ekonomi digital di dalam perekonomian juga bisa menciptakan persamaan dan menghilangkan eksklusifitas karena informasi bisa diakses oleh siapa saja,” ujar Sri Mulyani.

Dalam mendukung hal tersebut, Sri Mulyani menyebutkan perlunya investasi infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas, yang merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur digital.

• Perubahan Iklim Perburuk Krisis Tiram Texas
• Inflasi Tinggi, Pekerja Logam Jepang Tuntut Kenaikan Gaji
• Langkah-langkah AdaKami dalam Mematuhi Sanksi Administrasi OJK

Contohnya, selama pandemi COVID-19, di tengah kementerian lainnya mendapatkan pemotongan anggaran, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menjadi satu-satunya yang mendapatkan tambahan anggaran. Dana tersebut diarahkan untuk proyek pembangunan satelit, fiber optik, BTS, dan berbagai fasilitas lainnya. 

Bendahara Negara meyakini proyeksi yang ditawarkan oleh teknologi digital dapat menciptakan dampak signifikan di berbagai aspek, termasuk kemanusiaan, sosial, politik, ekonomi, dan finansial.

Keberlanjutan perkembangan teknologi digital, yang erat kaitannya dengan demografi muda, dianggap sebagai keuntungan besar bagi Indonesia mengingat populasi terbesarnya adalah generasi muda. 

Meskipun demikian, perlu diakui teknologi digital akan memengaruhi struktur lapangan kerja di masa depan, menciptakan pekerjaan baru sambil mungkin menghilangkan pekerjaan yang lama. Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, penting bagi setiap tenaga kerja untuk terus memperbarui keterampilan mereka agar dapat beradaptasi dengan era digitalisasi.

“Training, re-training itu menjadi sesuatu yang emas. Kartu Prakerja adalah salah satu bentuk terobosan kita untuk menjembatani. Pasti belum sempurna, tapi itu adalah sesuatu yang kita ikhtiarkan bahwa akan ada disrupsi di pasar tenaga kerja,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengakui saat ini masih banyak tantangan terutama tantangan kebijakan dan regulasi di tengah berbagai peluang yang ada.

Dalam hal ini, Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan terus mencoba merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengaktualisasi potensi peluang di bidang finansial.