Ekonomi RI di Ambang Resesi, UMKM Harus Bangkit

JAKARTA – Ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 terkontraksi 5,32% membuat Indonesia berada di ambang resesi.

Untuk itu, penyelamatan ekonomi harus berawal dari usaha akar rumput alias usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sayangnya, meski telah distimulus dengan dana besar yakni Rp695,2 triliun, serapan anggaran per Agustus 2020 baru mencapai 20%.

“Pemerintah harus all out membantu UMKM meredam laju resesi. Kalaupun akhirnya terjadi, namun jika UMKM bangkit dan kembali berputar usahanya, maka tidak akan berkepanjangan,” kata Anggota DPR RI Komisi IV, Amin AK kepada media, Kamis, 6 Juli 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

UMKM dianggap sebagai sektor yang unbankable dan tahan banting dalam historisnya melalui krisis ekonomi. Dengan demikian, Amin menilai pemerintah harus membantu UMKM mendapat bantuan modal atau kredit dari perbankan. Jangan sampai UMKM terus bertumbangan karena kesulitan mengakses dana stimulus atau modal kerja.

Modal Kerja

Terlebih, masih minimnya jumlah UMKM yang telah memperoleh bantuan modal kerja. Hingga awal Agustus 2020, baru 617.324 debitur dari kalangan UMKM yang mendapat kredit modal kerja, atau sekitar 0,96% dari total 64 juta UMKM. 

Padahal, pemerintah telah menempat dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp30 triliun. Penempatan dana bertujuan untuk meningkatkan kredit yang dimodali pemerintah Rp30 triliun menjadi Rp90 triliun selama tiga bulan.

Krusialnya peran UMKM dalam pemulihan ekonomi terlihat dari data yang menunjukkan bahwa UMKM merupakan sandaran bagi 90% tenaga kerja nasional.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi masyarakat anjlok ke minus 6,51% dikarenakan daya beli masyarakat yang terus melorot. Jika dibedah, pada kuartal I-2020, daya beli masyarakat bahkan turun hingga 50% akibat pandemi COVID-19. 

Rendahnya angka konsumsi dan daya beli mengindikasikan stimulus belum efektif mendongkrak keduanya. Justru, daya beli pada kuartal kedua ini kembali turun 25% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

BPS juga merilis, tingkat konsumsi rumah tangga minus 5,51%, konsumsi pemerintah minus 6,9%, dan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) minus 7,76%. 

“Pemerintah padahal memiliki anggaran besar untuk berbagai program dan kebijakan,” tambah Amin. (SKO)