Eks Perdana Menteri Pakistan dan Istri Dijatuhi Hukuman Penjara

JAKARTA- Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pada hari Jumat 17 Januari 2025 dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Sementara istrinya Bushra Bibi tujuh tahun.

Keduanya diadili  dalam kasus yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang melibatkan Al-Qadir University Project Trust milik Khan. Khan juga dijatuhi denda sebesar 1 juta rupee Pakistan atau sekitar Rp58 juta (Kurs Rp58,9). Sementara denda untuk istrinya setengah dari jumlah tersebut.

Pengadilan akuntabilitas yang dikenal sebagai Biro Akuntabilitas Nasional (NAB) beroperasi dari Penjara Adiala di Rawalpindi, tempat Khan dipenjara sejak Agustus 2023 , telah menunda putusannya pada Desember tahun lalu. Selain itu juga menunda pengumuman sebanyak tiga kali. Bibi sendiri ditangkap di lokasi pengadilan.

• Bank Lokal Wajib Danai Hilirisasi
• Industri Banyak Mengeluh karena Program Gas Murah Berakhir
• Inflasi AS Melambat, Bitcoin Bisa Tancap Gas Lagi?

Khan  tidak hadir di pengadilan pada tanggal 13 Januari ketika keputusan tersebut ditunda untuk ketiga kalinya. Sebelumnya dia mengklaim bahwa penundaan tersebut merupakan upaya untuk memberi tekanan kepadanya.

Ini menandai kasus besar keempat di mana mantan perdana menteri tersebut dihukum. Tiga vonis sebelumnya diumumkan pada bulan Januari tahun lalu. Vonis terkait dengan penjualan hadiah negara, pembocoran rahasia negara , dan pernikahan yang tidak sah, Semuanya dibatalkan atau ditangguhkan . Meskipun demikian, Khan tetap berada di balik jeruji besi dengan puluhan kasus yang masih menunggu keputusan terhadapnya. Sebuah situasi yang ia gambarkan sebagai perburuan politik.

Khan pertama kali ditangkap terkait kasus Al-Qadir Trust pada bulan Mei 2023 dan ditahan selama kurang dari dua hari. Namun, penangkapan tersebut memicu protes nasional yang menyebabkan para pendukung Khan melakukan kerusuhan di beberapa kota.

Faisal Fareed Chaudhry, pengacara Khan, mengecam keputusan tersebut sebagai kelanjutan dari penganiayaan palsu terhadap Khan dan istrinya. “Ini mungkin satu-satunya kasus di mana Biro Akuntabilitas Nasional  tidak dapat membuktikan kerugian bahkan satu sen pun,” kata pengacara tersebut kepada Al Jazeera.

Chaudhry menambahkan bahwa NAB gagal memberikan bukti adanya kerugian finansial terhadap negara, atau hubungan apa pun antara Al-Qadir Trust dan keuntungan finansial pribadi Khan atau keluarganya.

“Proses pidana terhadap Khan dan Bushra Bibi tidak terbukti selama penuntutan. Seluruh kasus ini bermotif politik. Saya tidak mengerti bagaimana pembentukan perwalian dapat menimbulkan konflik kepentingan,” kata pengacara tersebut.

Partai Pakistan Tehreek-e-Insaaf (PTI) pimpinan Khan menyuarakan hal yang sama. "Sementara partai menunggu keputusan terperinci, penting untuk dicatat bahwa kasus Al Qadir Trust terhadap Imran Khan dan Bushra Bibi tidak memiliki dasar yang kuat dan pasti akan runtuh," kata PTI. 

"Semua bukti dan kesaksian saksi menegaskan bahwa tidak ada salah urus atau kesalahan. Imran Khan dan Bushra Bibi hanyalah wali amanat tanpa keterlibatan lebih lanjut dalam masalah ini."

Surat dakwaan tersebut menuduh Khan dan istrinya memperoleh tanah senilai miliaran rupee  untuk Al-Qadir Trust dari Malik Riaz. Seorang taipan properti terkemuka di Pakistan. Dana itu untuk mendirikan lembaga pendidikan nirlaba bagi kaum miskin.

Pencucian Uang

NAB menduga  Khan, sebagai perdana menteri dari Agustus 2018 hingga April 2022, membuat kesepakatan quid pro quo dengan Riaz yang memungkinkannya mencuci uang lebih dari US$239 juta. Hal ini diduga menyebabkan kerugian besar bagi kas negara.

Menurut NAB, pemerintah PTI memberikan perlindungan hukum terhadap uang hitam Riaz yang telah ditemukan oleh Badan Kejahatan Nasional Inggris. Riaz kemudian diserahkan kepada pemerintah Pakistan.

• LK21 dan Layarkaca21 Ilegal, Ini 7 Alternatif Nonton Film dan Drama Legal
• 7 Platform Nonton Film dan Drama Alternatif LK21 dan IDLIX yang Aman
• Saham Antam (ANTM) Terkerek Naik, Rencana Akuisisi Tambang Emas Jadi Katalis

Khan digulingkan dari kekuasaan pada April 2022 melalui mosi tidak percaya di parlemen, yang ia kaitkan dengan konspirasi yang melibatkan militer negara itu dan Amerika Serikat. Tuduhan tuduhan yang dibantah keduanya.

Vonis terhadap Khan dan istrinya bertepatan dengan negosiasi yang sedang berlangsung antara PTI dan pemerintahan Perdana Menteri saat ini Shehbaz Sharif mengenai beberapa masalah, termasuk pembebasan Khan.

Pengacara yang berdomisili di Islamabad, Hafiz Ahsaan Khokhar, mengatakan bahwa kasus tersebut melibatkan proses yang menyeluruh, dengan sedikitnya 100 kali sidang pada tahun lalu.

"Masalah utamanya adalah pencucian uang, dan ketentuan NAB secara eksplisit mengatur ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Selain itu, baik Mahkamah Agung maupun kabinet federal disesatkan, dan uang negara dialihkan secara tidak sah untuk keuntungan pribadi," kata Khokhar kepada Al Jazeera.