Eks PM Malaysia Dibebaskan dari Tuduhan Penyalahgunaan Kekuasaan
- Pengadilan Malaysia menolak tuduhan penyalahgunaan kekuasaan terhadap pemimpin oposisi dan mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.
Dunia
JAKARTA - Pengadilan Malaysia menolak tuduhan penyalahgunaan kekuasaan terhadap pemimpin oposisi dan mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Pengadilan menilai tuduhan tersebut cacat dan tidak memiliki dasar yang kuat.
Hal itu dilaporkan agensi berita negara Bernama, dikutip Selasa 15 Agustus 2023. Muhyiddin, yang memimpin Malaysia selama 17 bulan antara 2020 dan 2021, didakwa pada bulan Maret dengan empat tuduhan penyalahgunaan kekuasaan.
Pengadilan tinggi Kuala Lumpur memutuskan tuduhan-tuduhan tersebut gagal untuk menyebutkan rincian dari tindakan-tindakan yang diduga dilakukan. “Dengan ini, pemohon dibebaskan dan dilepaskan,” kata hakim Muhammad Jamil Hussin.
- Lupa Password Ponsel Android Anda? Ini Trik Membukanya
- Cara Hidup 'Slow Living' Bisa Bikin Bahagia, Ini Caranya
- Cegah Malapetaka, Pemkot Bandung Targetkan Penertiban Kabel Tuntas Oktober
Dilansir melalui Reuters, Selasa, Muhyiddin, juga didakwa dengan dua tuduhan pencucian uang dalam kasus yang sama karena menerima suap senilai 232,5 juta ringgit (US$50,24 juta). Tuduhan itu telah dibantahnya.
Muhyiddin mengatakan keputusan pengadilan membuktikan bahwa tuduhan terhadapnya adalah palsu dan dia tidak melakukan kesalahan apa pun. Pengacaranya, Hisyam Teh, mengatakan dia yakin dakwaan lainnya tidak akan berlaku berdasarkan keputusan pengadilan hari Selasa.
- Perusahaan Perlu Tingkatkan Kapasitas Governansi untuk Adopsi ESG
- Bank BRI Ingatkan Nasabah Segera Validasi NIK Jadi NPWP, Supaya Tidak Terkena Tarif PPh
- 3 Langkah Baru Pemerintah untuk Sebarkan 'Virus' ESG
Muhyiddin dan partainya telah menghadapi penyelidikan kasus korupsi sejak kalah dalam pemilihan nasional pada bulan November 2022. Rekening bank mereka dibekukan oleh lembaga anti-korupsi dan dua pemimpinnya didakwa melakukan penyuapan.
Muhyiddin, yang saat ini dilarang meninggalkan negara, menuduh Perdana Menteri Anwar Ibrahim melakukan dendam politik. Hal itu dibantah Anwar. Muhyiddin memimpin blok oposisi Malaysia, sebuah aliansi konservatif yang semakin populer dan menjadi tantangan bagi pemerintahan koalisi Anwar.
Dalam pemilihan regional yang diselenggarakan akhir pekan lalu, aliansi Perikatan Nasional yang dipimpinnya berhasil meraih dukungan di negara-negara bagian yang biasanya dikuasai oleh koalisi Anwar.