Ekspor Komponen Otomotif Indonesia Terancam Tarif AS

JAKARTA -  Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM)  mengkhawatirkan dampak kebijakan tersebut terhadap industri komponen otomotif nasional. GIAMM menilai perlu adanya langkah strategis pemerintah dalam menyikapi situasi ini.

Sekjen GIAMM , Rachmat Basuki, menyampaikan ekspor komponen otomotif Indonesia ke Amerika Serikat saat ini menempati posisi kedua terbesar setelah Jepang.

"Ini tentu berdampak besar bagi industri kita, karena sebelumnya tarif masuk ke AS relatif kecil. Sementara produk Amerika yang masuk ke Indonesia dikenakan tarif yang jauh lebih tinggi," ungkap Basuki dalam keterangannya pada Minggu, 6 April 2025.

• Apakah iPhone 13 Masih Worth It Dibeli Tahun 2025?
• Gempa Guncang Banda Aceh di Darat 18 Km Timur Laut 5.4 Magnitudo 30 Maret 2025
• 9 Promo Makanan Spesial Lebaran 2025

Basuki mengusulkan pendekatan timbal balik atau reciprocal tariff sebagai solusi jangka pendek yang lebih adil. “Kalau mereka kenakan tarif tinggi, kita pun perlu menyesuaikan. Tarif dibalas tarif. Tapi juga jangan lupa opsi lain seperti menurunkan tarif untuk produk AS agar terjadi keseimbangan,” lanjutnya

Selain itu, GIAMM menyoroti potensi banjirnya produk komponen otomotif dari China ke pasar Indonesia akibat kebijakan dagang Amerika terhadap China. Produk-produk murah dari Tiongkok, terutama untuk kebutuhan aftermarket, dikhawatirkan akan memperlemah daya saing produk lokal.

Sebagai solusi, GIAMM mendorong penerapan hambatan non-tarif seperti kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) guna melindungi industri nasional dari serbuan barang impor yang tidak kompetitif secara kualitas dan harga.

“Meski ada tantangan, kami tetap optimis. Pasar Amerika masih terbuka. Selama tarif yang dikenakan terhadap Tiongkok tidak lebih rendah dari kita, produsen dalam negeri masih punya peluang untuk bersaing," ujar Basuki. 

GIAMM mengajak pemerintah untuk terus memperkuat diplomasi dagang dengan negara-negara mitra dan memastikan industri nasional mendapatkan perlindungan yang memadai, agar tetap dapat tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia.