El Nino Pengaruhi Kondisi Pasokan Ketenagalistrikkan

JAKARTA - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak menampik El Nino atau perubahan iklim turut mempengaruhi kondisi sistem kelistrikkan di Indonesia.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, pihaknya memang kurang mengantisipasi dampak El Nino ini sehingga hal tersebut menjadi masalah.

"Kami meminta industri bisnis lain untuk turut membagi rintangan ini untuk mendahulukan kepentingan masyarakat," katanya  konferensi pers terkait capaian kinerja sektor Gatrik dan EBTKE tahun 2023 di Gedung Direktorat Ketenagalistrikkan pada Kamis 18 Januari 2024.

• Ekspor Indonesia Melonjak, Industri Nonmigas Sumbang 72,24 Persen
• Stok Melebihi Ketentuan Pemerintah, Pusri Jamin Ketersediaan Pupuk Subsidi
• Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadan pada 11 Maret 2024

Nantinya kata Jisman diperkirakan pada bulan bulan Mei 2024 curah hujan cukup kondusif sehingga akan kembali normal dan tak kekurangan.

Jisman menyebut, pihaknya berupaya pemenuhan Rasio Elektrifikasi (RE) 100% dibutuhkan anggaran sebesar Rp22,08 Triliun tahun 2023-2025, Dimana anggaran tersebut di fokuskan untuk perluasan jaringan sebesar 55,59%.

Pembangunan pembangkit komunal menggunakan energi setempat sebesar 44,33%. Di mana pada umumnya menggunakan pembangkit PLTS + baterai. PLTMH tersisa sedikit sebesar 1,3 MW di 20 lokasi;

Terakhir SPEL + APDAL (program DJ EBTKE) diperuntukkan untuk lokasi yang sangat sulit seperti di wilayah Papua sebesar 0,08%.

Tercatat konsumsi listrik perkapita Indonesia terus meningkat sejak tahun 2017. Sepanjang 2023 saja realisasi konsumsi listrik rata-rata setiap orang di Indonesia mencapai 1.285 kWh per kapita. Angka ini meningkat dari 1.173 kWh per kapita pada 2022.

Tahun ini konsumsi listrik ditargetkan mencapai 1.408 kWh per kapita. Pemerintah terus menyiapkan pasokan listrik guna mengantisipasi kenaikan konsumsi listrik masyarakat.

Pemerintah juga tengah berupaya untuk mengoptimalisasi transmisi listrik di dalam negeri guna menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkit, supaya dapat menurunkan nilai subsidi listrik.

Adapun sepanjang 2023 Ditjen Gatrik terus meningkatkan rasio elektrifikasi dan desa berlistrik, di mana Peningkatan Rasio Elektrifikasi dari 99,67% pada 2022 menjadi 99,78 di 2023.

Ada sebanyak 140 desa belum dialiri listrik hingga 2023 jika dirinci ada 12 desa di Provinsi Papua Barat Daya, 9 desa di Papua, 56 desa di Papua Pegunungan, 47 desa di Papua Tengah, dan 16 desa di Papua Selatan.