Empat Sektor Ini Potensial Untuk Industri Halal Nasional

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mengungkapkan empat sektor potensial sumber pengembangan industri halal, meliputi pertanian (integrated farming), makanan dan fesyen, energi terbarukan (renewable energy), dan pariwisata halal (halal tourism).

“Pengembangan sektor potensial tersebut dilakukan melalui pendekatan rantai nilai halal (halal value chain), yaitu pemberdayaan dan pengembangan ekonomi syariah secara komprehensif,” ungkap Deputi Gubernur BI Sugeng dalam siaran tertulis yang dikutip TrenAsia.com, Selasa, 15 September 2020.

Di samping itu, penguatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Syariah juga diperlukan untuk memperluas akses pasar, seperti pembuatan kanal pembayaran melalui QRIS atau QR Indonesian Standard.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Terpisah, Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi  menjelaskan tiga sikap yang perlu dilakukan oleh para pelaku UMKM dalam menghadapi era tantangan di era pandemi COVID-19.

Ketiga sikap tersebut, yakni menyesuaikan (adjustment) dalam menjalankan usaha sesuai dengan protokol kesehatan, sigap (agile) dalam menangkap peluang di era digital dengan memahami transformasi gaya hidup dan pola pikir konsumen, serta akselerasi (accelerate) kapasitas usaha dengan melakukan beragam inovasi.

“Saat ini, tren digitalisasi UMKM mengarah pada integrasi platform digital dengan makin dominannya interaksi merchant-platform-consumer,” ujarnya.

Selain beragam kompetisi syariah, BI pun telah menyusun strategi agar UMKM dapat naik kelas melalui program onboarding UMKM.  Program tersebut, jelas Rosmaya, fokus pada pola pembinaan, pendampingan, capacity building dan fasilitasi UMKM yang disesuaikan dengan karakteristik dan tahapan usahanya.

Strategi tersebut tak lain bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pasar syariah. Diketahui, indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih terbilang rendah. BI mencatat, indeks literasi syariah di Indonesia baru mencapai 16,3%. 

Di samping itu, hasil survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Survei Nasional Literasi Keuangan melaporkan bahwa pada tahun 2019, literasi keuangan nasional sebesar 38,03%.  Adapun literasi keuangan konvensional sebesar 37,72%, sedangkan literasi keuangan syariah hanya berada di angka 8,93%.