Erick Thohir Bongkar Indikasi Korupsi di Balik Pembubaran 7 BUMN Kolaps

JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir makin berani membongkar kebobrokan birokrasi dan tata kelola keuangan di tubuh perusahaan pelat merah. 

Hal itu dilakukan Erick seiring seruan transformasi dan revolusi AKHLAK yang digemakan Kementerian BUMN sejak kepemimpinannya.

Baru-baru ini, Erick menutup tujuh BUMN yang sudah lama tidak beroperasi alias 'BUMN hantu' karena kolaps dan kesulitan keuangan. Umumnya, BUMN-BUMN tersebut sudah cukup uzur karena ada yang didirikan sejak sebelum Kemerdekaan RI.

• Proyek Fase 2A MRT Jakarta Dibangun Sepanjang 5,8 Km
• Bank Raya Diisukan Tengah Dipepet Grab, BRI Angkat Suara
• Manuver Sea Group Induk Usaha Shopee Dekati Bank-Bank Mini Tanah Air

Bahkan, ada BUMN yang hanya memiliki tujuh pegawai sejak berhenti beroperasi. Meski telah ditalangi oleh negara melalui dana restrukturisasi, perusahaan-perusahaan ini tetap sulit bangkit karena terlilit utang besar.

Ketujuh BUMN yang segera dibubarkan antara lain PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero), dan PT Kertas Leces (Persero).

Di balik pembubaran perusahaan-perusahaan milik pemerintah tersebut, Erick mengendus ada indikasi korupsi yang dilakukan para petinggi. Hal itu terbukti, bahwa beberapa pimpinan perusahaan pelat merah pernah dipanggil KPK terkait proyek mangkrak yang mengarah kepada kerugian negara.

Erick berjanji akan terus mengejar oknum-oknum BUMN yang mengambil keuntungan di balik proyek besar yang dieksekusi BUMN.

"Banyak perusahaan BUMN yang sejak 2008, yang tidak ditutup pada tidak beroperasi. Birokrasinya sulit. Dan individu ini yang puya track record buruk, nah itu kita akan kejar karena ada kerugian negara," katanya dalam Talk Show Bangkit Bareng, Selasa, 28 September 2021.

Erick menegaskan bahwa upaya konsolidasi yang dilakukan saat ini tidak hanya bertujuan menyatukan dan memperkuat tubuh BUMN, tetapi sekaligus menutup celah korupsi yang biasa dilakukan oknum-oknum BUMN.

Dugaan korupsi bisa terindikasi dari banyaknya proyek mangkrak dan juga skema pengerjaan proyek yang dilakukan BUMN cenderung project-based ketimbang memperhatikan proses bisnis yang baik.

Erick menekankan bahwa dalam menjalankan bisnis, perusahaan BUMN dituntut untuk melakukan negosiasi bisnis yang benar sehingga tidak merugikan negara.

"Yang paling penting adalah bisnis proses yang baik bukan projecting. Kita enggak mau karena penugasan banyak proyek mangkrak dan terjadi korupsi karena tanpa bisnis proses yang baik," tegas Erick.*