Ketua Umum PSSI, Erick Thohir (kanan) bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino, pada pemilihan presiden FIFA 2023-2027 di Rwanda 16 Marret 2023
Gaya Hidup

Erick Thohir Kembali Lobi FIFA untuk Hindari Sanksi Berat

  • Upaya tersebut menjadi salah satu instruksi Presiden Joko Widodo agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat.
Gaya Hidup
Chrisna Chanis Cara

Chrisna Chanis Cara

Author

JAKARTA—Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bakal kembali bertemu FIFA dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut untuk membahas soal sanksi FIFA usai batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. PSSI berharap Indonesia dapat terhindar dari sanksi berat yakni pembekuan. 

Rencana tersebut diungkapkan Erick Thohir dalam akun Instagram-nya, Senin 3 April 2023 malam. Erick mengatakan akan segera menemui FIFA untuk membahas soal sanksi. Diketahui, FIFA belum membeberkan sanksi yang akan dijatuhkan pada PSSI usai gagal menggelar Piala Dunia U-20. “Bismillah, semoga Indonesia dapat keluar dari ancaman sanksi,” ujar Erick. 

Pihaknya mengaku bakal membawa dokumen peta jalan sepak bola Indonesia sebagai bukti keseriusan PSSI membenahi olahraga tersebut. Hal tersebut diharapkan dapat menghindarkan PSSI dari sanksi terberat yakni pembekuan. Jika sanksi itu diberikan, Indonesia tidak dapat berpartisipasi di ajang internasional yang menjadi agenda FIFA. PSSI juga dilarang menggelar kompetisi Nasional. “Saya akan bawa peta ‘Garuda Mendunia’. Semoga ada kabar baik,” imbuh Erick. 

Menteri BUMN itu dikabarkan telah bertolak ke Eropa Senin malam untuk bertemu dengan FIFA dalam agenda FIFA Council. Erick bakal memanfaatkan agenda tersebut untuk melancarkan lobi terbaru. Upaya tersebut menjadi salah satu instruksi Presiden Joko Widodo agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi berat.  

Terbebas dari sanksi pembekuan menjadi prioritas PSSI saat ini setelah urung menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Jika FIFA tak mengucilkan PSSI, Indonesia dapat menjaga asa untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Diketahui FIFA baru saja mencoret Peru sebagai tuan rumah setelah dianggap tak mampu membereskan infrastruktur dalam waktu yang ditentukan.