Erick Thohir Minta Suntikan PMN Ditambah Rp13,6 Triliun

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta tambahan alokasi penyertaan modal negara atau PMN tahun 2024 sebesar Rp13,6 triliun.

Erick mengatakan tambahan PMN itu diberikan kepada 7 perusahaan plat merah. Di mana tujuannya untuk menghasilkan sejumlah penugasan yang dijalankan BUMN.

"Tentu sebagai catatan juga yang terpenting seperti juga kita terus dorong yang namanya penyehatan dan juga tentu penugasan yang sudah kita inikan (sepakati)," katanya dalam RDP dengan Komisi 6 pada Selasa, 19 Maret 2024.

• Bitcoin Koreksi setelah ATH, Waktunya Beli atau Jual?
• Entitas Usaha UNTR Rampungkan Akuisisi Saham Panas Bumi Senilai Rp1,25 Triliun
• Duh, Pemerintah Masih Utang Subsidi Rp1 T pada Pupuk Indonesia

Usulan tersebut, diminta Erick Thohir untuk ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI. Memang, perlu restu Komisi VI untuk mendorong pencairan dana dari pemerintah ke BUMN.

Lebih rinci Ketua PSSI mengatakan, tambahan PMN ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp2 triliun untuk memberi rangkaian KRL baru dan retrofit sejumlah rangkaian.

Lalu PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp1,6 triliun untuk penyelesaian proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Palembang-Betung. Kemudian, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau IndonesiaRe sebesar Rp1 triliun, ada rencana untuk penguatan bisnis.

Selanjutnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI sebesar Rp3 triliun untuk pembelian 3 kapal baru guna melayani rute perintis. Kemudian, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebesar Rp2 triliun untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi.

Tak lupa, ada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food sebesar Rp1 triliun untuk penguatan permodalan. Serta, Indonesia Financial Group (IFG) sebesar Rp3 triliun untuk penguatan modal sebagai penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

PMN  2025

Erick juga mengajukan PMN 2025 untuk 16 BUMN dengan nilai total Rp44,24 triliun. Ia menyebut rencana PMN 2025 disusun demi keberlanjutan program yang juga berkaitan dengan penugasan dari pemerintah.

Diantaranya untuk penugasan, Hutama Karya, pembangunan JTTS (Jalan Tol Trans Sumatra) fase II dan III, yaitu Rp13,8 triliun. Asabri sebesar Rp3,61 triliun, PT PLN Rp3 triliun untuk program listrik desa, IFG Group sebesar Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR, PT Pelni sebesar Rp2,5 trilin untuk pengadaan kapal baru, dan Biofarma untuk fasilitas capex baru Rp2,2 triliun.

Kemudian BUMN akan memberikan PMN 2025 kepada PT Adhi Karya sebesar Rp2,09 triliun, PT Wijaya Karya sebesar Rp2 triliun, Danareksa sebesar Rp2 triliun, PT KAI Rp1,8 triliun, ID Food sebesar Rp1,62 triliun, PT PP Rp1,56 triliun, Perum Damri Rp1 triliun, Perumnas Rp1 triliun, dan PT INKA Rp976 miliar.