Erick Thohir Minta Tambahan Anggaran PMN Rp7,88 Triliun untuk 6 BUMN Ini

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta tambahan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,88 triliun. PMN ini untuk menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan dukungan keberlangsungan perusahaan pelat merah di Indonesia.

"Mohon kalau Komisi VI DPR berkenan membantu mendorong tambahan Rp7,88 triliun dari PNM ataupun dari investasi," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis, 8 September 2022.

Erick menjelaskan usulan PMN ini untuk menutupi gap sebesar Rp20,81 triliun dari usulan PMN dengan alokasi pada Nota Keuangan. Selain itu, ada cadangan investasi senilai Rp5,70 triliun

Adapun kebutuhan PMN ini untuk penyertaan modal bagi enam BUMN. Sebanyak enam BUMN tersebut adalah IFG untuk penguatan modal Askrindo dan Jamkrindo dalam menangani Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 6 triliun.

Kemudian, Reasuransi Indonesia Utama Rp3 triliun dan Hutama Karya Rp1,66 triliun agar pembangunan jalan tol bisa tuntas sampai Jambi. 

Lalu, Injourney Rp1,4 triliun untuk pembangunan KEK Mandalika dan Tanamori hingga pemenuhan ekuitas KEK Sanur. Terakhir, KAI Rp1 triliun, dan ID FOOD Rp520 miliar.

"Kami berharap dari Komisi VI DPR tetap mendorong tambahan Rp7,88 triliun," kata Erick Thohir.

Sebelumnya, Kementerian BUMN mengusulkan PNM untuk 10 BUMN sebesar Rp67,82 triliun, tetapi angka yang baru disetujui hanya Rp41,31 triliun. Sseperti Hutama Karya yang semula mengusulkan Rp30,56 triliun untuk pembangunan jalan Tol Trans Sumatera hanya disetujui Rp28,9 triliun.

Kemudian, PMN untuk Defend ID yang diajukan Rp3 triliun untuk pengembangan fasilitas dan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, dan amunisi baru disetujui Rp1,75 triliun.

Lalu, Airnav dengan usulan PMN Rp790 miliar untuk pembaharuan alat hanya disetujui Rp660 miliar.

Sejauh ini, dari 10 BUMN yang mengusulkan PMN hanya usulan PLN yang disetujui 100% dengan nominal Rp10 triliun untuk pembangunan jaringan listrik dan program listrik desa.

Sedangkan enam BUMN lain yang juga mengusulkan PMN, yakni Injourney sebesar Rp7,5 triliun untuk holding, IFG Rp6 triliun untuk kredit usaha rakyat, Reasuransi Indonesia Utama Rp3 triliun untuk penguatan modal.

Kemudian, ID FOOD Rp2 triliun untuk ketahanan pangan, Damri Rp870 miliar untuk pembaharuan armada berupa bus listrik, dan KAI Rp4,1 triliun untuk pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak masuk dalam alokasi Nota Keuangan.