Erick Thohir Pede Pembiayaan ke UMKM Bisa Lebih dari 30 Persen
- Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pemerintah menaikkan pembiayaan ke UMKM menjadi 30% dari sebelumnya 20%, bahkan menargetkan bisa lebih dari 30%.
Industri
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa pemerintah telah menaikkan pembiayaan ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi 30% dari sebelumnya 20%. Di masa depan, dia bahkan menargetkan pembiayaan ke UMKM bisa lebih dari 30%.
Hal itu dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mendorong bisnis sektor UMKM lebih cepat naik kelas.
"Karena itu, Bapak Presiden (Joko Widodo) menargetkan ayo kita naik dari 20 ke 30 persen dan terus meningkat lagi. Kalau negara tetangga bisa 50 persen, ya tentu dengan waktu tertentu yang kita targetkan bersama, Indonesia harus bisa dong," ujar Erick dalam wawancara, dikutip Senin, 20 September 2021.
- Reliance Pilih 8 Saham Unggulan di Tengah Tren Positif IHSG
- IHSG Masih Konsolidasi, Simak Saham Pilihan NH Korindo Hari Ini
- Kurs Dollar Hari Ini: Teka-Teki Tapering Off The Fed Tekan Rupiah ke Level Rp14.280
Adapun Bank Indonesia baru-baru ini telah mengeluarkan kebijakan penyaluran pembiayaan ke UMKM minimal 20% pada 2022 dan 30% pada 2024.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Erick mengatakan benchmark pembiayaan ke UMKM negara-negara tetangga di ASEAN dan juga negara mitra dagang bisa menjadi acuan kebijakan pembiayaan ke sektor UMKM nasional.
Di Thailand dan Malaysia, misalnya, pembiayaan ke UMKM mencapai 50%. Kemudian, Korea Selatan bahkan lebih tinggi dengan 80%. Sementara Jepang sekitar 67%.
Apalagi, lanjut Erick, tulang punggung perekonomian Indonesia sebetulnya ada pada sektor UMKM. Adapun kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 57% dibandingkan usaha besar yang mencapai 43%.
"Toh tadi kita benchmarking dengan negara tetangga yang bisa 50 persen, masa kita baru 20 perse," terang Erick.
Dia mengatakan peningkatan pembiayaan ke UMKM akan terus dilakukan pemerintah karena telah menjadi program prioritas pascamembentuk Holding Ultra Mikro.
Holding Ultra Mikro melibatkan tiga entitas BUMN, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah resmi menjadi induk usaha PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Penandatanganan akta inbreng terjadi pada 13 September 2021.
"Karena itu, penggabungan, Holding Ultra Mikro itu kita ingin memastikan bagaimana pendampingan kepada UMKM ini baik dan juga kemudahan akses daripada pendanaan. Nah ini yang coba kita tingkatkan, kenapa kita sinergikan yang namanya BRI, PNM dan juga Pegadaian," pungkas Erick.
Bunga Kompetitif untuk UMKM
Erick berharap bahwa dengan peningkatan pembiayaan dan adanya Holding Ultra Mikro bisa mempercepat akselerasi UMKM.
Karena itu, dia meminta agar UMKM bisa mendapatkan fasilitas pendanaan yang mudah dengan bunga yang lebih murah dengan jangkauan yang lebih luas, pendalaman layanan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Satu syarat yang diminta Erick adalah bahwa bunga UMKM tidak boleh lebih tinggi dari bunga kredit usaha besar.
"Kita harus memastikan UMKM kita mendapat bunga lebih murah, itu yang kita lakukan sekarang. Ya, kita nggak mungkin lah, kita kalau melihat yang besar-besar kalau bunganya sekian, yang UMKM lebih mahal. Nah ini keseimbangan ekonomi kan harus terjadi. Nggak bisa yang besar makin besar yang kecil makin kecil," katanya.
Erick menyebut bahwa dengan Holding Ultra Mikro pemerintah ingin memastikan keberpihakan ekonomi kepada usaha kecil.
Sebelumnya, Erick mengatakan Holding Ultra Mikro dibentuk untuk berpihak kepada pelaku usaha ultra mikro dan UMKM.
Erick menekankan hadirnya holding akan memperkuat model bisnis masing-masing anggotanya. BRI, Pegadaian dan PNM akan saling melengkapi memberikan layanan keuangan yang terintegrasi untuk keberlanjutan pemberdayaan ultra mikro.
Dengan adanya holding, maka ketiga perusahaan dapat memanfaatkan kantor cabangnya yang disebut co-location jejaring layanan. Kantor cabang BRI akan dilengkapi dengan loket untuk Pegadaian, maupun pos para account officer (AO) dari PNM.