Eselon I dan Eselon II BUMN, Resmi Gunakan Mobil Listrik sebagai Kendaraan Dinas

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rabu, 3 Januari 2024 meresmikan penggunaan kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) sebagai kendaraan dinas untuk pejabat Eselon I dan II. 

Acara peresmian diadakan di Kantor Kementerian BUMN  yang dihadiri secara langsung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir. Penggantian armada dinas ini menandai komitmen serius dalam menerapkan langkah-langkah transformasi dalam penggunaan energi. 

Keputusan untuk mengadopsi kendaraan listrik sebagai bagian dari armada kendaraan dinas sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang menyoroti pentingnya pemanfaatan kendaraan listrik dalam instansi pemerintah. 

Erick Thohir menegaskan bahwa adopsi kendaraan listrik kedepan tidak hanya terbatas pada tingkat kementerian saja. Komitmen untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai bagian dari armada operasional juga akan diperkuat di tingkat direksi BUMN. 

Pernyataan Erik tersebut mencerminkan dorongan yang kuat untuk menyelaraskan upaya penggunaan teknologi ramah lingkungan di seluruh jajaran pejabat pemerintah dan dalam struktur manajemen perusahaan BUMN. 

• Inflasi Terjaga, Lapangan Kerja dan Stabilitas Harga Masih jadi Isu Utama
• Pembayaran Penjaminan Simpanan Tahap Keempat Perumda BPR Karya Remaja Indramayu Telah Dimulai
• Sektor Logistik Diprediksi Sumbang Rp1.436 triliun ke Perekonomian RI 2024

Guna mengurangi beban anggaran negara, strategi pengadaan armada kendaraan tidak mengandalkan metode pembelian langsung. Sebagai gantinya, penggunaan armada kendaraan diimplementasikan melalui sistem sewa kendaraan. 

Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan penghematan dana investasi awal yang besar, tetapi juga memungkinkan efisiensi terhadap sumber daya yang ada .

Jika melihat dari pagu fasilitas SBM APBN untuk kendaraan listrik, penggunaan kendaraan ini telah terbukti memberikan penghematan signifikan hingga 60% jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional. 

Langkah ini secara konsisten mendukung visi Indonesia untuk menjadi pionir dalam pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Menteri Erick Thohir dengan tegas menekankan bahwa proyek-proyek EBT harus memberikan manfaat besar bagi negara, tidak hanya dalam hal energi bersih, tetapi juga dalam memastikan tarif listrik yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. 

Hal ini sejalan dengan komitmen untuk mengurangi ketergantungan pada energi konvensional dan beralih ke sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan serta ekonomis. Indonesia saat ini tengah gencar memacu transisi energi dari pola konvensional menuju EBT.