Facebook dan Google Harus Bayar Konten Berita di Australia

CANBERRA – Pemerintah Australia meminta Facebook dan Google untuk membayar perusahaan media atas konten yang mereka gunakan.

Kebijakan tersebut diatur di bawah kode etik yang dikembangkan oleh Komisi Persaingan dan Konsumen Australia atau ACCC yang rencananya akan diterapkan pada akhir tahun ini.

Kode etik telah dituangkan dalam rancangan undang-undang (RUU) yang tengah digodok menjadi UU.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Menteri Keuangan Australia Federal Josh Frydenberg mengatakan, ketentuan tersebut dibuat untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan setara.

“Kami menghargai Google dan Facebook dalam memberikan layanan, tapi kami ingin hal itu sesuai dengan ketentuan kami,” ujarnya dikutip ABCNews, Minggu, 2 Agustus 2020.

Semua Platform Digital

Nantinya, kata Josh, ketentuan ini akan diterapkan untuk semua platform digital, namun sebagai permulaan dimulai dari Google dan Facebook.

Menurutnya, kebijakan ini penting tak hanya untuk Australia, melainkan juga negara-negara lainnya karena menyangkut keadilan dalam usaha.

Dalam hal ini, Ketua ACCC Rod Sims mengakui, bisnis media dan platform digital utama terdapat ketidakseimbangan. “Sebagian karena bisnis berita tidak memiliki pilihan dan kemampuannya amat minim dalam bernegosiasi terhadap pembayaran konten mereka,” ujarnya.

Pemerintah setempat pun menawarkan agar perusahaan media melakukan penawaran, baik secara individu maupun kolektif hingga mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, jika dalam waktu tiga bulan tak kunjung mendapatkan hasil, persoalan secara berjenjang dapat masuk ke arbitrase.

Untuk prosesnya, arbitrase independen akan dilibatkan saat penawaran dengan waktu penyelesaian 45 hari kerja. Rod berharap, para pihak terkait dapat menyetujui pembayaran lebih cepat.

“Kami mengharapkan pembayaran dilakukan dengan baik dalam waktu enam bulan setelah UU disahkan,” katanya.

Adapun konten media yang dimaksud, di antaranya meliputi berita jurnalistik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun komunitas. Hal ini, lanjutnya, penting agar perusahaan media dapat mempertahankan independensi editorial dari subjek liputan berita mereka. (SKO)