Ekonom senior Faisal Basri. (Kemenkominfo)
Nasional

Faisal Basri Sebut Demokrasi Indonesia Terjun Bebas

  • Ekonom senior Faisal Basri menyinggung situasi demokrasi di Indonesia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Menurutnya, indeks demokrasi Indonesia 2024 versi V-Dem Institute mengalami penurunan signifikan.
Nasional
Distika Safara Setianda

Distika Safara Setianda

Author

JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri menyinggung situasi demokrasi di Indonesia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Menurutnya, indeks demokrasi Indonesia 2024 versi V-Dem Institute mengalami penurunan signifikan.

Varieties of Democracy (V-Dem) adalah sebuah lembaga yang biasa mengukur indeks demokrasi di seluruh negara. Mereka menggunakan data multidimensi dalam menilai kualitas demokrasi sebuah negara.

“Demokrasi indeks kita terjun bebas, Democracy Index 2024 melaporkan bahwa ranking Indonesia terjun bebas mendekati 0, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste,” kata Faisal Basri dalam acara Universitas Memanggil di Gedung IMERI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Marret 2024.

“Kita terbaik (dulu) di urutan ke-63, sekarang 87, skornya terbaik 0,53 dibikin sama Jokowi jadi tinggal 0,36,” tambahnya dalam acara yang mengambil tema “Menegakkan Konstitusi, Memulihkan Peradaban Bangsa dan Hak Kewargaan” tersebut 

Faisal Basri menyoroti tindakan Jokowi yang melemahkan institusi-institusi demokrasi dan mencampuradukkan pemerintahan dengan pelaku bisnis.

“Dia rangkul para konglomerat, dia ajak dalam kekuasaan, penguasa dan pengusaha berada dalam satu badan. Satu badan. Pak Harto enggak,” katanya.

Di samping itu, menurut Faisal Basri, demokrasi di Indonesia mengalami penurunan setelah Jokowi, yang diudung oleh PDIP, menjabat sebagai presiden pada tahun 2014.

Ia mengkritik jalan mulus Gibran, putra bungsu Jokowi, yang kemungkinan akan diangkat sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Faisal menyebut, Gibran yang unggul menjadi wapres juga bermula dari andil Jokowi yang merusak demokrasi.

“Jokowi jadi presiden (tahun 2014 saat) demokrasi sedang marak-maraknya, mencapai level tertinggi, kita menjadi negara demokrasi yang disegani. Sekarang kita mingkem, malu membicarakan demokrasi karena sudah dirampok oleh Jokowi,” kata Faisal.

“Karena dia (Jokowi) tahu demokrasi yang genuine tidak memungkinkan dinasti politik hadir, dia harus rusak dulu demokrasi baru Gibran bisa jadi wakil presiden,” tutur dia.

Faisal mengatakan, jika penguasa dan pengusaha digabungkan, hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, Boy Thohir bisa percaya diri bahwa dukungan dari para pengusaha dapat membantu Prabowo Subianto meraih kemenangan.

“Demokrasi mendekati 0, kekayaan alam dirampok. Timah kita habis. Batu bara. Nikel dijual ke China, luar biasa dahsyatnya. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45 bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran Boy Thohir, bukan kemakmuran Luhut Pandjaitan, bukan kemakmuran Airlangga Hartarto, bukan elite-elite,” kata dia.

“Luar biasa. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bumi air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Ia menegaskan, kondisi semacam ini tidak boleh dibiarkan terjadi terus-menerus. Dia mendorong anak muda untuk menghentikan aksi para pengusaha dan penguasa tersebut.