Faisal Basri Tuding Insentif Pajak Sri Mulyani Salah Sasaran

JAKARTA-Ekonom Faisal Basri menuding insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah tidak tepat alias salah sasaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja merilis insentif pajak bagi pengusaha dan karyawan untuk merespons dampak pandemik virus corona. Insentif tersebut meliputi Pajak Penghasilan (PPh) 21, 22, hingga 25.

Bentuk insentif yakni beban pajak dari masing-masing pihak selama 6 bulan menjadi tanggungan pemerintah. Kebijakan ini akan diberlakukan mulai April mendatang.

Langkah tersebut dipilih pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu, khususnya semenjak mewabahnya virus corona.

“Yang saya kecewa itu, alasannya, Amerika juga melakukan itu. Di Amerika menimbulkan pertentangan yang luar biasa,” kata Faisal Basri dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jakarta, Kamis, 12 Maret 2020.

Kendati demikian, Faisal menilai dampak virus corona tidak menyasar ke semua sektor ekonomi. Untuk itu, baginya, kebijakan yang tanpa tebang pilih tersebut dinilai tidak solutif.

Dia menyayangkan pemerintah semestinya mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kompensasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terdampak virus corona, khususnya para pelaku usaha.

“Mereka yang terdampak, yang jualan cendera mata di Bali, yang jualan di hotel,” terangnya.

Selain itu, dia juga menjelaskan pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak terdampak virus corona akan mendapatkan manfaat dari insentif tersebut.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan wabah virus corona telah memukul industri pariwisata dalam negeri. Ketua Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan, sedikitnya sektor pariwisata telah mencatat kerugian sebesar US$1,5 miliar setara Rp21,7 triliun akibat corona. (SKO)