Faisal Basri: Utang Kereta Cepat Bebani APBN

JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai penjaminan APBN untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan jadi beban kas negara.

Faisal menyayangkan, awalnya, proyek tersebut dilakukan secara business-to-business (B2B). Namun pada akhirnya, pemerintah menerbitkan beleid untuk menjadi penjaminan atas pinjaman PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk proyek KCJB akibat terjadinya pembengkakan biaya atau cost overrun. 

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.  

“Ini akan membebani APBN, selamanya. Seperti PSO yang diberikan setiap tahun Rp2 triliun,” jelasnya dalam Diskusi Publik ‘Beban Utang Kereta Cepat di APBN’ pada Selasa, 17 Oktober 2023.

• Malaysia Susul Indonesia Tarik Diri dari Frankfurt Book Fair 2023
• Didenda OJK Rp100 Juta, Ini Kata Bank BCA
• Putin Temui Xi Jinping di Beijing, Siap Perkuat Kemitraan 'Tanpa Batas'
• UMKM Binaan Pertamina Raup Omzet hingga Rp689 Juta di Ajang MotoGP Mandalika 2023

Padahal skema awalnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang seharusnya menjadi lead (ketua) berubah menjadi P Kereta Api Indonesia (Persero). Hal ini akan membuat repot baik BUMN itu sendiri atau dalam hal ini pemerintah.

Soroti Ragam Moda Trasportasi Lain

Faisal juga menyoroti dalam rute jakarta-bandung sebenarnya ada banyak pilihan transportasi umum yang bisa digunakan masyarakat dan hal ini dinilai lebih efisien termasuk dari sisi pemberhentian titik stasiunnya.

Transportasi umum yang bisa digunakan masyarakat saat sebelum ada kereta cepat di antaranya bus,travel, kereta api Argo Parahyangan hingga mobil. Lebih lanjut salah satu stasiun yaitu Halim dan Tegal luar yang tidak berada di tengah kota dinilai salah satu kelemahan dari kereta, sehingga belum terintegrasi ke pusat kota Bandung.

Alasan lain yang turut menjadi perhatian Faisal adalah, salah satu rencana pemerintah dalam waktu dekat yang akan memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur juga dianggap sebagai hal yang tidak membuat kereta cepat diminati masyarakat.

Maka dari itu ekonomi senior ini menilai, proyek ini hanya akan menyengsarakan generasi mendatang dengan tumpukan hutang yang panjang.