Filipina Bergolak, Duterte Ancam Gulingkan Marcos Jr

JAKARTA - Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte melontarkan serangkaian tuduhan dan ancaman terhadap penggantinya, Ferdinand Marcos Jr., dalam pidatonya akhir pekan lalu. Duterte secara tegas menuduh bahwa Marcos berencana mengamendemen konstitusi dengan tujuan mencabut batasan masa jabatan.

Duterte memperingatkan tindakan tersebut berpotensi menyebabkan Marcos mengalami nasib serupa dengan ayahnya, yakni mendiang diktator Ferdinand Marcos, yang digulingkan dari kekuasaan.

Duterte bahkan menyatakan Marcos pecandu narkoba. Pidato tersebut semakin menguatkan desas-desus selama berbulan-bulan mengenai ketegangan politik di antara keduanya, meskipun putri Duterte, Sara, menjabat sebagai wakil presiden di bawah kepemimpinan Marcos setelah kemenangan besar mereka dalam pemilihan umum 2022.

• Apa Itu Financial Health? Ini Cara Mengukurnya
• Proyek KSPN Borobudur Tahap 2 Senilai Rp253,2 M Lanjut Tahun Ini
• Berikut Rekomendasi Saham MBMA hingga MAYA yang Layak Dipantau

Marcos menertawakan tuduhan Duterte, berbicara kepada para wartawan sebelum meninggalkan Filipina untuk kunjungan ke Vietnam. Marcos menyatakan ia tidak akan memberikan tanggapan serius terhadap pertanyaan tersebut. Dia menegaskan justru Duterte yang menggunakan fentanyl, suatu jenis opioid yang sangat kuat.

Pada tahun 2016, Duterte mengakui pernah mengonsumsi fentanyl di masa lalu untuk meredakan rasa sakit akibat cedera tulang belakang yang dideritanya akibat kecelakaan sepeda motor. Namun, hingga saat ini, Duterte belum mengakui penggunaan obat tersebut hingga saat ini.

“Saya pikir itu karena fentanyl,” kata Marcos, dikutip dari Reuters, pada Selasa, 30 Januari 2024. “Fentanyl adalah obat pereda nyeri terkuat yang bisa Anda beli. Setelah lima, enam tahun, hal itu akan berdampak padanya, itulah mengapa menurut saya inilah yang terjadi.”

Anggota Parlemen telah mengadakan diskusi mengenai amandemen konstitusi. Duterte mengklaim tanpa memberikan bukti bahwa anggota parlemen yang mendukung Marcos, termasuk Ketua DPR Martin Romualdez, memberi suap kepada pejabat lokal untuk mengamendemen konstitusi 1987.

Amandemen tersebut bertujuan untuk menghilangkan batasan masa jabatan sehingga Marcos dapat memperpanjang masa jabatan mereka. Berdasarkan konstitusi 1987, seorang presiden Filipina hanya diperbolehkan menjabat satu kali masa jabatan selama enam tahun.

Romualdez, yang merupakan sepupu dari Marcos, membantah klaim tersebut dan menyatakan tujuannya dalam mengamendemen konstitusi adalah untuk menghapus pembatasan investasi asing.

Marcos menyatakan kesiapannya untuk merubah ketentuan ekonomi dalam konstitusi, namun menolak perubahan pada ketentuan yang membatasi kepemilikan asing terhadap tanah dan sektor penting lainnya seperti media. Lawan dari amendemen konstitusi termasuk anggota Senat.

Seminggu lalu, Senat mengeluarkan pernyataan yang memberi peringatan peran pengawasan dan keseimbangan dapat terganggu jika DPR melanjutkan rencananya untuk melakukan amendemen melalui sidang gabungan, bukan melalui pemungutan suara terpisah di Senat yang terdiri dari 24 anggota dan Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 316 orang.

Konstitusi 1987, yang dirancang dengan penuh perlindungan untuk mencegah kediktatoran, mulai berlaku satu tahun setelah ayah Marcos digulingkan oleh pemberontakan kekuatan rakyat. Pengguling tersebut didukung oleh angkatan bersenjata di tengah tuduhan penjarahan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa pemerintahannya.

Dalam beberapa minggu terakhir, para pendukung Duterte merasa marah setelah laporan tentang kunjungan mendadak penyelidik Pengadilan Kriminal Internasional bulan lalu yang menyelidiki kasus pembunuhan massal selama tindakan keras anti-narkoba yang dilakukan Duterte selama masa pemerintahannya sebagai presiden.

Duterte, yang dikenal dengan kebijakan tindakan kerasnya yang menyebabkan ribuan tersangka tewas, sebagian besar dari kalangan masyarakat miskin, menyatakan dalam pidatonya tanpa menyertakan bukti apapun bahwa Marcos pernah tercatat sebagai tersangka pengguna narkoba.

“Anda, militer, Anda tahu ini, kami punya presiden yang pecandu narkoba,” kata Duterte yang disambut sorak sorai beberapa ribu pendukungnya di wilayah selatan kota Davao.

Badan Pemberantasan Narkoba Filipina menyatakan pada Senin, 29 Januari 2024, Marcos tidak pernah terdaftar dalam daftar tersebut, yang bertentangan dengan klaim Duterte.

Pada 2021, ketika Marcos menjadi calon presiden, juru bicaranya menunjukkan dua laporan dari rumah sakit swasta dan laboratorium kepolisian nasional yang secara terpisah menyebutkan bahwa Marcos dinyatakan negatif terhadap kokain dan sabu. Keduanya juga memiliki perbedaan pandangan mengenai kebijakan luar negeri.

Walaupun Duterte berhasil menjalin hubungan baik dengan Presiden China, Xi Jinping, dan pemimpin Rusia, Vladimir Putin, selama masa jabatannya, Marcos terlihat lebih condong ke arah Amerika Serikat karena konflik wilayah Filipina dengan China di Laut Cina Selatan.

Pada awal tahun lalu, Marcos memberikan persetujuan untuk perluasan kehadiran militer Amerika Serikat di Filipina, sesuai dengan pakta pertahanan yang disepakati pada tahun 2014.

Marcos menggantikan Duterte pertengahan tahun 2022 setelah memenangkan kampanye pemilihan umum. Ia berjanji untuk mengupayakan perubahan arah ekonomi setelah pandemi virus corona dan menciptakan persatuan di negara yang telah lama dilanda kemiskinan yang parah dan perpecahan politik yang mendalam.

Marcos memimpin sendiri acara pada Minggu di sebuah taman tepi laut di Manila, yang menurut polisi dihadiri oleh sekitar 400.000 orang setelah malam tiba.

Acara umum tersebut bertujuan untuk meluncurkan apa yang disebut Marcos sebagai kampanye untuk menciptakan Filipina baru dengan mereformasi pemerintahan yang dianggap korup dan tidak efisien serta meningkatkan pelayanan publik.

Selama pertemuan tersebut, Presiden tidak bersikap konfrontatif menghadapi kritik yang semakin meningkat dari pihak pendukung Duterte.

• Alasan LRT Jabodebek Ditetapkan jadi Objek Vital Nasional
• Direksi BTPN Syariah Dapat Remunerasi 310.000 Saham Treasuri BTPS
• BNI Salurkan Kredit Hijau Rp67,9 T pada Tahun 2023

“Filipina baru bukan hanya sekadar sebuah slogan,” ujar Marcos kepada para pendukungnya yang bersorak. “Bagi mereka yang imajinasinya terlalu panas dan telah diracuni oleh politik beracun, Filipina baru bukanlah kuda Troya, tidak ada agenda yang disembunyikan.”

Pada para pejabat dan pegawai pemerintah, Marcos menyerukan diakhirinya pelayanan lambat kepada masyarakat. “Panggilan darurat harus ditanggapi tanpa penundaan. Di kantor pemerintahan mana pun, birokrasi harus diganti dengan karpet merah,” ucapnya yang disambut tepuk tangan.