Filipina Gantikan Myamnar Pegang Keketuaan ASEAN 2026
- Para pemimpin ASEAN sepakat melarang Myanmar memegang keketuaan blok tersebut sesuai jadwal awal yakni 2026. Konsensus dalam KTT ke-43 ASEAN di Jakarta menunjuk Filipina sebagai pengganti Myanmar.
Dunia
JAKARTA--Para pemimpin ASEAN sepakat melarang Myanmar memegang keketuaan blok tersebut sesuai jadwal awal yakni 2026. Konsensus dalam KTT ke-43 ASEAN di Jakarta menunjuk Filipina sebagai pengganti Myanmar.
Sebagai informasi, giliran keketuaan ASEAN ditentukan merujuk abjad negara anggota dalam bahasa Inggris. Artinya, Myanmar sejatinya memegang keketuaan ASEAN pada 2026. Adapun Filipina (dalam bahasa Inggris Philippines) menadapat jatah pada 2027.
Terpilihnya Filipina diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dikutip Antara Rabu 6 September 2023 “Disepakati keketuaan ASEAN 2026 akan dipegang Filipina. ASEAN tetap berkomitmen melanjutkan bantuan kemanusiaan (ke Myanmar),” kata Retno.
Diketahui, ASEAN tak mengizinan pemimpin militer Myanmar menghadiri KTT karena tak kunjung mematuhi Konsensus Lima Poin yang disodorkan blok tersebut. Konsensus itu merupakan kesepakatan damai antara ASEAN dan pemimpin junta militer usai mereka menggulingkan pemerintahan terpilih melalui kudeta Februari 2021.
- Instagram Dikabarkan Akan Perpanjang Durasi Reels, Saingi TikTok dan YouTube?
- Mantap! Google Rilis Fitur Google Flights, Makin Mudah Cari Tiket Pesawat Murah
- Menakar Dampak Absennya Xi Jinping dan Putin di KTT G20 India
Staf Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Kawasan I Gede Ngurah Swajaya mengatakan keketuaan selanjutnya tetap ditentukan sesuai abjad usai Filipina menjadi Ketua ASEAN 2026. Menurut Ngurah, penetapan Filipina sebagai ketua perlu segera ditindaklanjuti sehingga Manila dapat mempersiapkan diri.
Sementara itu, rencana perdamaian Konsensus Lima Poin, yang disepakati ASEAN pada April 2021, bakal tetap menjadi pedoman ASEAN untuk menyelesaikan konflik Myanmar. Konsensus tersebut yakni menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, dan menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.
Krisis di Myanmar telah memunculkan pertanyaan tentang efektivitas dan kesatuan ASEAN, kelompok yang didirikan pada puncak Perang Dingin pada tahun 1960-an. ASEAN selama beberapa dekade telah beroperasi berdasarkan prinsip tidak campur tangan dalam urusan internal masing-masing dan mencapai kesepakatan melalui konsensus. Namun hal ini membuatnya kesulitan untuk membantu menyelesaikan masalah seperti Myanmar.
Indonesia, yang telah mendorong persatuan di tengah meningkatnya keraguan terhadap kredibilitas blok tersebut, telah melakukan upaya di balik layar untuk mencari solusi atas kekacauan di Myanmar. Namun hingga kini upaya itu hanya menunjukkan sedikit hasil.