Foxconn Tak Kunjung Groundbreaking, Bahlil Salahkan Masalah Geopolitik

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyalahkan masalah geopolitik yang terjadi di Laut China Selatan yang berimbas pada investasi dari Foxconn di Indonesia.

Bahlil menyebut, pihaknya bakal mengunjungi Foxconn pada Desember mendatang. Namun belum ada waktu detilnya kapan kesana.

"Karena ketegangan politik di laut China Selatan ini juga adem-adem tapi di bawahnya agak sedikit berkecamuk sedikit juga. Saya mungkin rencananya bulan Desember (berkunjung)," saat ditemui di Hotel Shangri-La Jakarta pada Rabu, 8 November 2023.

• Anwar Usman Kritik Proses Sidang dan Putusan MKMK
• Cegah Resiko Gagal Panen, Pemerintah Beri Asuransi Usaha Tani Padi
• Kemenag Beri Asuransi Ekstra Cover Untuk 12 Peserta Haji yang Wafat di Pesawat

Bahlil sebelumnya menyebut, groundbreaking direncanakan pada Agustus 2022 namun meleset mundur hingga kuartal I-2023. Sayangnya belum terealisasi hingga kini.

Kerja sama Foxconn dan Indonesia dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia itu disebut memiliki total investasi US$8 miliar setara Rp114 triliun.

Kerja sama ini diklaim untuk membangun ekosistem energi baru di Indonesia yang juga mencakup pengembangan industri pendukung, seperti sistem penyimpanan energi, hingga pembangunan stasiun pertukaran baterai dan daur ulang.

Adapun terjadi sengketa milik negara-negara di Asia Tenggara, salah satunya Laut China Selatan (LCS). Penyelesaian sengketa ini sulit terselesaikan meski telah melalui perundingan sampai melibatkan hukum international.

Sebelumnya, China dan Filipina telah berselisih atas LCS dan telah mencapai keputusan internasional bahwa klaimnya tidak memiliki dasar hukum.

China terus membuat negara Asia sekitarnya murka dengan menambah menjadi 10 garis putus-putus yang melibatkan wilayah Taiwan, hingga kawasan LCS.

Sebelumnya, China juga telah mengklaim sembilan garis putus-putus yang termasuk laut dari Kepulauan Paracel (yang juga diklaim Vietnam dan Taiwan) hingga Kepulauan Spratly yang disengketakan dengan Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan Vietnam.