Ilustrasi bank konvensional.
Makroekonomi

G20: Bank Multilateral Perlu Reformasi Besar untuk Tingkatkan Pinjaman

  • Bank pembangunan multilateral harus mengalami perubahan besar dalam cara beroperasi untuk menekan angka kemiskinan dan melipatgandakan tingkat pinjaman berkelanjutan pada tahun 2030.

Makroekonomi

Distika Safara Setianda

JAKARTA - Bank pembangunan multilateral atau Multilateral Development Banks (MDBs) harus mengalami perubahan besar dalam cara beroperasi untuk menekan angka kemiskinan dan melipatgandakan tingkat pinjaman berkelanjutan pada tahun 2030.

Perubahan mendasar juga diperlukan untuk menciptakan mekanisme pendanaan baru. Kesimpulan itu mencuat dalam sebuah panel G20 di India, Selasa 18 Juli 2023 waktu setempat.

Panel independen tersebut dipimpin ekonom Lawrence Summers dan N. K. Singh. Mereka ditugaskan kelompok negara G20 untuk mengusulkan reformasi MDBs dengan fokus pada peningkatan pendanaan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.

“Secara individu dan kolektif, MDBs harus menjadi agen yang efektif di semua negara berkembang untuk mengintegrasikan agenda pembangunan dan perubahan iklim,” demikian hasil panel yang disampaikan pada pertemuan keuangan G20, dikutip dari Reuters, Kamis 20 Juli 2023. 

Sebagai informasi, bank multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial di negara-negara anggotanya. MDBs, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, harus bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mengurangi, berbagi, dan mengelola risiko. 

Upaya tersebut diklaim dapat menurunkan biaya modal. Bank multilateral perlu pengeluaran tambahan sekitar U$3 triliun setiap tahun pada tahun 2030 untuk investasi tambahan dalam tindakan iklim serta pembangunan berkelanjutan lain.

Dari jumlah tersebut, sekitar US$1,8 triliun harus digunakan untuk infrastruktur berkelanjutan, meningkat empat kali lipat sejak 2019. Sementara U$1,2 triliun akan dibutuhkan untuk mencapai tujuan lain, termasuk peningkatan pengeluaran sebesar 75% untuk kesehatan dan pendidikan.

“Sistem pembiayaan pembangunan internasional harus dirancang untuk mendukung pengeluaran ini dengan menyediakan tambahan pembiayaan eksternal resmi sebesar U$500 miliar pada tahun 2030," demikian keterangan panel.  

G20 bertekad mencari solusi dalam membantu negara-negara berpendapatan rendah mengatasi masalah utang mereka dan memastikan tersedianya dana untuk pembiayaan perubahan iklim.

Negara-negara seperti Zambia dan Ghana telah menunggu kreditur besar untuk membuat kemajuan dalam memberikan keringanan utang di bawah apa yang disebut “Kerangka Kerja Bersama.” yang dipimpin G20. MDBs sendiri harus menyediakan tambahan pendanaan resmi tahunan sebesar U$260 miliar untuk membantu mendorong sebagian besar pendanaan swasta terkait.