Garuda Indonesia Tersandera Utang Rp198 Triliun, Chairul Tanjung Siap Suntik Modal Baru

JAKARTA - Konglomerat CT Corpora Chairul Tanjung mengatakan bersedia menyuntik modal baru untuk menopang fondasi keuangan maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang kini tersandera utang US$13,8 miliar setara Rp198 triliun.

Menurut laporan Bloomberg, jumlah utang tersebut merupakan nilai utang yang diajukan oleh lebih dari 470 kreditur kepada Garuda Indonesia hingga batas waktu pendaftaran klaim pada tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 5 Januari lalu.

Jumlah utang tersebut meningkat dibandingkan posisi utangnya (parent only) yang mencapai US$9,8 miliar setara Rp140,5 triliun pada kuartal ketiga tahun 2021 (asumsi kurs Rp14. 200 per dollar AS) .

Chairul Tanjung, yang mempunyai kepemilikan saham 28,3% melalui PT Trans Airways di Garuda Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperbesar investasinya pada emiten penerbangan setelah maskapai menyelesaikan restrukturisasi utang yang dipimpin Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kami berharap proses (pengadilan) segera selesai. Kalau sudah selesai, rencana kita tambah modal untuk memperkuat (Garuda Indonesia)," katanya di Jakarta, dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 12 Januari 2022.

• Kemenhub Siapkan Pengembangan Rencana Kerja Pelabuhan Tanjung Priok 2022
• Jasa Marga Gandeng Omega Hotel Bangun Fasilitas Inap di Rest Area Tol Trans Jawa
• Loyo Akhir 2021, Produksi Astra Agro Lestari Diprediksi Naik Tahun Ini

Dia mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengundang investor lain untuk turut membenamkan modalnya ke Garuda Indonesia.

Invsetor strategis tersebut, kata dia, akan didiskusikan terlebih dahulu dengan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas GIAA.

Namun, orang terkaya Indonesia ini tidak membeberkan nilai investasinya ke Garuda Indonesia. Dia hanya berharap agar investor di sektor penerbangan mau mendukung upaya normalisasi keuangan maskapai kebanggaan masyarakat Indonesia tersebut.

Ini merupakan pertama kalinya Chairul Tanjung buka suara kepada publik terkait nasib Garuda Indonesia setelah terpapar krisis keuangan sejak beberapa tahun terakhir yang diperburuk oleh kondisi pandemi yang membuat pendapatan penerbangan maskapai turun hingga 70% dan ekuitas negatif hingga US$3 miliar setara Rp43 triliun.

Akibat pendapatan yang terkontraksi, pada kuartal ketiga tahun lalu, GIAA membukukan rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$1,66 miliar, meningkat 54,7% dari rugi tahun periode yang sama tahun 2020 sebesar US$1,07 miliar.

Dugaan Korupsi Sewa Pesawat

Asal tahu saja, Chairul Tanjung menyampaikan opsi penambahan modal ke GIAA persis beberapa jam setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaporkan dugaan korupsi sewa pesawat ATR 72-600 milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) ke Kejaksaan Agung RI pada hari yang sama.

"Garuda ini sedang dalam tahap restrukturisasi, tetapi yang kita sudah ketahui juga, secara data-data valid, memang dalam proses pengadaan pesawat terbangnya, leasing-nya itu ada indikasi korupsi, dengan merek yang berbeda-beda. Khususnya hari ini (dengan merek) ATR 72-600," katanya dalam pernyataan pers, Selasa, 11 Januari 2022.

Didampingi Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, Erick berharap laporan dugaan korupsi perusahaan yang kini tersandera utang jumbo tersebut segera ditindaklanjuti.

Erick menegaskan untuk mendukung laporan tersebut, Kementerian BUMN sudah menyerahkan bukti-bukti audit investigasi, berupa dokumen administrasi yang dikumpulkan tidak hanya dari Kementerian BUMN, tetapi juga hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dia menyebutkan bahwa apa yang dilakukannya merupakan bagian dari program pembersihan BUMN yang sudah disepakati bersama dengan Kejagung sejak awal 2022.

"Kami fokus mentransformasi Garuda agar lebih akuntabel, profesional, dan transparan. Sudah bukan eranya menuduh, kami bertindak berdasarkan bukti. Terima kasih untuk Kejaksaan Agung telah mendampingi BUMN dalam bertransformasi," pungkasnya.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dalam rangka menindaklanjuti dugaan korupsi tersbeut.

Sanitiar menyebut dugaan tindak pidana korupsi dalam penyewaan pesawat jenis ATR 72-600 dilakukan di era kepemimpinan direktur utama bernisial ES yang kini sedang dipenjara.

Dia menandaskan, Kejaksaan Agung akan terus mendukung program-program Kementerian BUMN dalam rangka bersih-bersih BUMN.

"BUMN yang bersih akan lebih baik tentunya di bawah kepemimpinan Pak Menteri. Kejagung akan support terus," ujarnya.

Garuda sebelumnya memang telah terlibat dalam beberapa skandal korupsi. Pada November 2020, UK Serious Fraud Office mengumumkan penyelidikan terhadap Bombardier Kanada atas dugaan suap dalam penjualan ke Garuda Indonesia.

Mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar (ES) divonis delapan tahun penjara karena suap dan pencucian uang terkait pengadaan pesawat dan mesin dari Airbus dan Rolls-Royce.

Hampir semua dugaan korupsi yang terjadi di tubuh rapuh Garuda Indonesia karena proses bisnis yang salah terkait sewa pesawat.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo beberapa waktu lalu mengatakan salah satu petunjuk terjadi proses bisnis yang salah adalah terkait penggelembungan biaya sewa pesawat yang melampaui niai sewa di pasaran.

Menurut sebuah laporan, salah satu masalah penyewaan pesawat adalah jenis Boeing 737 Max 8 yang hendak didatangkan sebanyak 50 buah dengan nilai kontrak US$3 miliar setara Rp42,6 triliun. Pembelian puluhan pesawat dari Boeing tersebut dinilai tidak wajar karena hanya dilakukan dalam sehari alias 1x24 jam dan tidak melalui evaluasi yang komprehensif.

Selain itu, penyewaan pesawat jenis Bombardier Canadair Regional Jet (CRJ) yaitu sebuah pesawat regional yang diproduksi oleh Bombardier sebanyak 17 buah tetapi akhirnya tidak terpakai dan kini sudah ditarik kembali oleh lessor tersebut.

Kemudian, ada juga penggelembungan jumlah pesawat yang total mencapai 142 unit pesawat dari kebutuhan riil hanya mencapai 41 unit. Kemudian penggelembungan harga sewa dari US$750.000 menjadi US$1,4 juta per bulan.

"Kami akan dorong untuk diinvestigasi walaupun kami sudah terus berkomunikasi dengan KPK, sebetulnya dari awal terkait kasus korupsi dan memang waktu itu lebih terkait dengan pembelian pesawatnya," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa, 9 November 2021.

Langkah Garuda Indonesia

Para eksekutif Garuda saat ini sedang mencoba untuk menegosiasikan kembali tarif sewa dengan lessor di dalam dan di luar pengadilan, yang menurut mereka lebih tinggi daripada tarif yang dibayarkan maskapai lain.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan perseroan telah melakukan sejumlah langkah untuk terus melakukan pemulihan kinerja yang tertekan, terutama didorong oleh kondisi pandemi.

Dia mengatakan, perusahaan akan fokus pada tiga kunci bisnis untuk mengoptimasi kinerja, di masa depan yaitu melakukan bisnis yang simple, profitable dan full service.

Karena itu, perusahaan akan melayani rute penerbangan yang dinilai untung, memperluas segmentasi pemasaran kargo dan komitmen kerja sama strategis dengan maskapai asing dan insititusi lokal untuk menambah jam terbang Garuda Indonesia yang belum pulih.

Dia pun menyampaikan dukungan terhadap upaya Kementerian BUMN yang berkomitmen dalam mendukung setiap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas perseroan dalam setiap aktivitas bisnisnya.

"Kami tentunya memastikan akan mendukung penuh penyelidikan tersebut dan akan menindaklanjuti setiap keperluan penyelidikan yang disampaikan sebagai bagian dari upaya penegakan good corporate governance (GCG)," katanya, Selasa, 11 Januari 2022.

Dia mengatakan perusahaan akan selalu berjalan sesuai dengan visi besar Kementerian BUMN untuk memastikan praktik bisnis di lingkungan BUMN sesuai dengan prinsip GCG guna mengakselerasi kinerja perusahaan.

"Hal tersebut yang juga turut menjadi aspek fundamental dalam misi transformasi perusahaan yang tengah kami jalankan saat ini guna menjadikan Garuda sebagai entitas bisnis yang sehat," pungkas Irfan.

Saat ini, Garuda Indonesia akan memverifikasi klaim sementara dari 470 kreditur dan memutuskan pada 19 Januari mendatang berapa jumlah yang valid dan dapat dimasukkan dalam proses restrukturisasi.

Pada 20 Januari, akan diadakan rapat pembahasan rencana perdamaian sekaligus rapat pemungutan suara (voting) atas proposal perdamaian dan/atau usulan perpanjangan PKPU yang kemudian dilanjutkan dengan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pemutus Perkara pada Jumat, 21 Januari 2022.

Upaya pemulihan terus dilakukan untuk menjaga agar saham emiten penerbangan tetap diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah bulan lalu diperingatkan akan dihapus jika tidak segera pulih dari keterpurukan.

"Bursa dapat menghapus saham perusahaan tercatat apabila mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat," bunyi pengumuman BEI di keterbukaan informasi, 20 Desember 2021.

BEI mengatakan saham Garuda Indonesia telah disuspensi selama enam bulan dan masa suspensi akan mencapai 24 bulan pada 18 Juni 2023. Akibatnya, saham Garuda Indonesia hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan.

Adapun, suspensi saham GIAA terjadi karena penundaan pembayaran kupon global sukuk dari periode masa tenggang selama 14 hari yang jatuh tempo pada 3 Juni dan berakhir pada tanggal 17 Juni 2021 lalu.