Gelar RUPSLB, Garuda Indonesia Dapat Restu Rights Issue

JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk telah menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang dihadiri 23.007.965.994 saham atau 88,87% dari keseluruhan pemegang sahamnya.

Dalam agenda RUPSLB perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham untuk sejumlah agenda aksi korporasi Perseroan dalam kaitan penambahan modal usaha.

Adapun penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 68.072.851.377 lembar saham (PMHMETD).

• 10 Negara Teraman untuk Dikunjungi Solo Traveler, Ada Indonesia!
• Merapat! Telkom Sedang Buka Lowongan Pekerjaan, Simak Persyaratannya
• Susah Mengatur Keuangan? Yuk Kenalan dengan Seni Menabung Ala Jepang Kakeibo

Aksi ini juga melakukan konversi utang Perseroan kepada kreditur sehubungan dengan Putusan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 22.970.514.286 lembar saham melalui penambahan modal tanpa memberikan HMETD.

Melansir dari laman Garuda Indonesia, total utang yang akan dikonversi adalah maksimal Rp4,2 triliun menjadi saham mengacu pada ketentuan POJK 14/2019 (PMTHMETD), dan bersama-sama dengan PMHMETD Penambahan Modal.

Agenda RUPSLB lanjutan ini juga menyetujui pengeluaran saham seri C yang memiliki hak-hak atas saham sama dengan klasifikasi saham seri B dengan nilai nominal saham serendah-rendahnya Rp182 per lembar saham.

Persetujuan yang telah diberikan pemegang saham melalui RUPSLB Lanjutan menjadi milestone penting dalam upaya perseroan untuk terus mengakselerasikan misi transformasi kinerja. Salah satunya memperkuat  langkah restrukturisasi maupun berbagai kebijakan strategis penyehatan kinerja usaha secara jangka panjang.

RUPS ini sekaligus mempertegas komitmen perseroan terhadap realisasi rencana perdamaian yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari mayoritas kreditur melalui putusan hasil homologasi PKPU pada bulan Juli 2022 lalu.

Sebelumnya Garuda juga mendaoatkan, komposisi Penambahan Modal, termasuk rencana penyertaan modal negara (PMN) untuk Perseroan yang dialokasikan sebesar Rp7,5 triliun oleh Pemerintah dalam Cadangan Pembiayaan Investasi sebagaimana akan ditetapkan kembali dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022.