Gemerlap HUT RI di IKN dan Absennya Sense of Crisis

JAKARTA—Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus mengundang sorotan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah membengkaknya anggaran untuk perayaan hari jadi kebangsaan tersebut. 

Informasi terakhir, pemerintah perlu merogoh kocek hingga Rp87 miliar untuk menunjang upacara HUT ke-79 RI di ibu kota baru. Pemerintah pun dituding tidak memiliki sense of crisis lantaran mengeluarkan uang ekstra besar untuk seremonial di tengah ekonomi nasional yang sedang megap-megap.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata, membeberkan pihaknya menyiapkan anggaran Rp87 miliar untuk upacara peringatan HUT RI di IKN. Angka itu melonjak dibandingkan perayaan HUT sebelumnya di Jakarta yang menelan dana Rp53 miliar. 

Angka Rp87 miliar pun tiga kali lipat lebih dibandingkan dengan info awal yang menyebut HUT ke-79 RI di IKN hanya menyedot dana Rp25 miliar. “Tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp87 miliar untuk perayaan 17 Agustus di IKN,” ujar Isa dalam konferensi pers APBN, Selasa, 13 Agustus 2024. 

Pihaknya menyebut melonjaknya anggaran tak lepas dari pengadaan alat-alat upacara dan sarana di IKN. “Biaya yang besar itu dari alat-alat upacara, kemudian sarana fisiknya,” kata dia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri tampak santai dengan kenaikan anggaran tersebut. 

Dinilai Masih Wajar

Menurutnya, pembengkakan anggaran peringatan HUT RI tahun ini masih dalam batas wajar. Hal itu lantaran perayaan dilaksanakan di dua tempat. Sebagai informasi, upacara kemiliteran digelar akan di IKN. Sedangkan hiburan rakyat digelar di Istana Merdeka, Jakarta. “Ya namanya dulu hanya di satu tempat. Sekarang masa transisi sehingga menjadi dua tempat,” kata dia. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, membenarkan adanya pembengkakan biaya penyelenggaraan HUT ke-79 di IKN. Namun dia mengklaim kenaikannya tidak terlalu besar. “Memang lebih besar dari sebelumnya, tapi tidak signifikan,” ujarnya. 

Center of Economics and Law Studies (Celios) mengibaratkan peringatan HUT ke-79 RI di IKN sebagai kemegahan di atas kertas, tapi rapuh di kenyataan. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudistira, menilai pemerintah seolah tak memiliki kepekaan dengan menyelenggarakan HUT besar-besaran di IKN.

“Pemerintah seperti tidak punya sense of crisis dengan mengeluarkan anggaran terlalu besar untuk acara seremonial. Padahal IKN sendiri belum siap, ini kan tidak nyambung,” ujarnya. 

Baca Juga: 21 Peristiwa Penting dalam Persiapan HUT ke-79 RI di IKN

Bhima prihatin pemerintah justru mengesampingkan hal-hal yang bersifat urgen seperti PHK besar-besaran di sektor industri hingga jumlah pengangguran anak muda yang terus meningkat. 

Ada pula ancaman resesi di Amerika Serikat yang dikhawatirkan berdampak ke stabilitas ekonomi RI. “Mestinya pemerintah memprioritaskan hal-hal itu, salah satunya dengan penyediaan anggaran perlindungan sosial yang besar untuk memitigasi dampak PHK,” ujar Bhima. 

Lebih lanjut, pihaknya menilai guyuran anggaran besar-besaran untuk HUT di IKN tak patut di tengah makin tergencetnya kelas menengah di Indonesia. Menurut Bhima, kelas menengah di Indonesia semakin kecil jumlahnya. Padahal, kelas tersebut menyumbang sepertiga total konsumsi nasional. 

Kenaikan harga pangan, imbuhnya, turut andil dalam memburuknya daya beli kelas menengah. “Pemerintah jangan abai dalam menggelontorkan dana untuk menjaga harga pangan tetap terjangkau. APBN juga perlu fokus membantu pemulihan industri. Jangan memaksakan bikin upacara di IKN, apalagi dengan anggaran besar,” tegas Bhima. 

Perayaan HUT ke-79 RI di IKN sendiri rencananya dihadiri sekitar 2.000 tamu undangan. Kehadiran mereka dibagi dalam dua sesi, yakni masing-masing 1.000 undangan saat pengibaran dan penurunan bendera. Ini karena lapangan yang tersedia di Istana garuda di IKN, ternyata masih terbatas.