Genjot Ekonomi Berkelanjutan, Indonesia dan ADB Perkuat Kerja Sama

JAKARTA - Pemerintah terus berkomitmen mencapai pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan. Upaya ini ditujukan agar Indonesia pulih dari dampak pandemi COVID-19 serta menghadapi berbagai tantangan global. 

Pelaksanaan bauran kebijakan program penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional, serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam secara efektif mendampingi Indonesia masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas. 

Dengan berbagai tantangan, capaian perekonomian nasional perlu terus dijaga guna mencapai tujuan jangka panjang yaitu menjadi negara maju pada 2045. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, mengatakan Indonesia berada di posisi terdepan, khususnya dalam kinerja ekonomi pascapandemi. 

Hal itu, menurutnya, karena Indonesia berhasil menangani pandemi secara efektif, lebih baik dari banyak negara. Menurut Febrio, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% selama enam kuartal berturut-turut. "Selain itu, Indonesia mampu pulih lebih cepat di tahun 2021 di tengah berbagai tantangan yang masih ada, termasuk pandemi,” tutur Febrio dalam keterangan resmi, dikutip Kamis 27 Juli 2023. 

Saat ini Indonesia secara konsisten melakukan upaya strategis untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, termasuk melakukan reformasi melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, dan Undang-Undang Cipta Kerja, 

Indonesia juga berkomitmen memitigasi perubahan iklim seperti dekarbonisasi dengan tetap meningkatkan upaya adaptasi dan ketahanan iklim.  Pemerintah pun terus bertukar pikiran melalui dialog kebijiakan publik baik dengan negara mitra, maupun dengan organisasi internasional seperti Bank Dunia, IMF, OECD, dan ADB (Asian Development Bank).

• Laporan BPK: Aksi Akuisisi Hutama Karya (HK) Tidak Sesuai Rencana
• Cucu BUMN Waskita Karya Dapat Restrukturisasi Kredit Sindikasi Rp4,5 Triliun
• Jadi Tulang Punggung Bisnis, YG Entertainment Kebut Perpanjangan Kontrak BLACKPINK

Indonesia adalah pendiri sekaligus anggota serta pemegang saham terbesar keenam ADB. Dengan nilai saham yang signifikan, Indonesia turut berperan dalam menentukan arah kebijakan ADB ke depannya. 

Sejak berdirinya ADB tahun 1966, Indonesia telah bekerja sama dalam 996 proyek atau setara dengan US$46,6 miliar atau setara Rp700 kuadriliun. Saat ini, kerja sama antara ADB dengan Indonesia yang masih berlangsung bernilai USS4,1 miliar atau sekitar Rp61,6 kuadriliun. 

Kerja sama tersebut antara lain pembiayaan dengan biaya pinjaman (cost of fund) di bawah tarif pasar, hibah, bantuan teknis, pinjaman dan investasi di sektor swasta, serta pembiayaan perdagangan dan penjaminan.

Sejak 2020, Kemenkeu bersama ADB secara rutin mengadakan HLPD (High Level Policy Dialogue) sebagai forum diskusi strategis tentang tujuan dan trek pembangunan prioritas Indonesia. 

HLPD 2023 juga menjadi platform kedua lembaga untuk memberikan masukan berharga dalam perumusan Strategi Kemitraan Negara (Country Partnership Strategy/CPS) 2025-2029 mendatang untuk membantu Indonesia mencapai transformasi ekonomi struktural jangka panjang dan berkelanjutan.

Perubahan Iklim

Sebelumnya, ADB CPS untuk Indonesia tahun 2020-2024 diarahkan untuk pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Wakil Presiden ADB, Ahmed M. Saeed, mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global saat ini.

Hal itu seperti respons terhadap pandemi, berbagai reformasi untuk mencapai transformasi ekonomi, serta reformasi dalam menangani perubahan iklim. "Tak lupa soal transisi energi, dan pertumbuhan hijau,” kata Ahmed.

Di Indonesia, 80% bencana terjadi karena kerusakan alam akibat perubahan iklim. berbagai ancaman terhadap habitat dan ketahanan pangan daerah tersebut terus meningkat, mengingat 60% populasi Indonesia hidup di dekat dan daerah pesisir atau di pulau-pulau kecil.

Untuk mengatasi ancaman dampak perubahan iklim yang juga terjadi di tingkat global, dibutuhkan sebuah program pembiayaan campuran regional yang transformatif.  Oleh karena itu, Indonesia sebagai pelopor tengah melanjutkan implementasi dari ETM dan menerapkan inisiasi perdagangan karbon dengan dukungan dari ADB. 

Untuk memastikan transisi energi yang adil dan terjangkau, Indonesia dan ADB serta mitra pembangunan lainnya membentuk sekretariat Just Energy Transition Program (JETP) untuk memberikan dukungan kelembagaan dan dukungan pada tahapan implementasi.