Genjot Penerbangan, Kemenhub Subsidi Tiket Pesawat

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaksanan sejumlah upaya guna mendorong pemulihan ekonomi nasional, khususnya di sektor transportasi. Salah satunya dengan subsidi tiket pesawat terbang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan adanya stimulus diskon tiket, ia berharap dapat meningkatkan minat penumpang pesawat yang merosot selama pandemi COVID-19.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, produk domestik bruto (PDB) sektor logistik (transportasi dan pergudangan) terkontraksi 30,84% year-over-year pada triwulan II-2020. Pukulan terberat adalah pada angkutan udara, yaitu terjadi penurunan sebesar 80,23%.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Ia menambahkan, kebijakan lain yang dilakukan di sektor penerbangan yaitu membebaskan beban biaya kalibrasi fasilitas penerbangan dan alat bantu pendaratan pesawat yang biasanya dibebankan kepada operator bandara.

“Stimulus ini diharapkan dapat menggerakkan sektor penerbangan, pariwisata, dan sektor turunannya,” ujar Menhub pada kegiatan bertajuk ‘Government Roundtable Peran Perhubungan Dalam Pemulihan Ekonomi’ yang diadakan oleh MarkPlus di Jakarta, Senin 26 Oktober 2020.

Omnibus Law

Tak hanya itu, lanjut Budi, upaya selanjutnya yang dilakukan Kemenhub adalah melakukan percepatan penyusunan berbagai peraturan terkait transportasi berbasis protokol kesehatan. Lalu memberikan stimulus penyerapan anggaran hingga percepatan program proyek strategis nasional (PSN).

“Kami juga mendorong investasi dengan percepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan omnibus law UU Cipta Kerja dan percepatan perizinan,” ungkapnya.

Selain itu, Budi bilang, pihaknya terus mendorong investasi melalui pendanaan infrastruktur dengan sumber dana selain APBN. Terutama menggunakan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Misalnya pada Pelabuhan Patimban dan Jalur kereta api Makassar-Pare-Pare.

Menhub menegaskan, pemerintah akan tetap fokus melakukan pembangunan dan pengembangan insfrastruktur transportasi. Hal ini dalam upaya menjaga aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Prioritas pemerintah ke depan, kata Budi yaitu berfokus pada pemulihan industri pariwisata dan investasi. Kemudian, reformasi sistem kesehatan nasional, serta reformasi sistem ketahanan bencana. (SKO)