Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Menko Airlangga Tekankan Biaya Logistik jadi Kunci Utama

JAKARTA - Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja logistik nasinal melalui berbagai kebijakan, salah satunya yakni melalui implementasi National Logistics Ecosystem (NLE). Langkah itu adalah bentuk sinergi dan kolaborasi sistem informasi antar instansi dan pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto saat memberikan arahan dalam acara Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Kamis 14 September 2023.

“Saya sangat mendukung target implementasi NLE yang penerapannya diperluas di 32 pelabuhan laut dan 6 bandara untuk tahun 2023. Dan diharapkan koordinasi itu juga diimplementasikan oleh seluruh pejabat eselon 1 hingga level teknis sehingga capaian NLE ini bisa terus dikejar,” ujar Airlangga Hartarto dikutip TrenAsia.com, dari siaran pers Kemenko Perekonomian.

• Maju Mundur Gasifikasi Batu Bara, Ternyata Ini Kendalanya
• Jadi Tersangka, Bos Kresna Group Mundur dari Komisaris KREN
• Diisukan Jadi Cawapres Ganjar, Intip Harta Kekayaan Mahfud MD

Airlangga menyampaikan bahwa hasil evaluasi implementasi menunjukkan beberapa penerapan rencana aksi NLE sudah memberikan dampak positif seperti Single Submission Pabean Karantina (SSm QC) yang berhasil mengefisiensi waktu hingga 22,37%, serta menghemat biaya sebesar 33,48% atau mencapai Rp191,32 miliar.

Lebih lanjut, kata Airlangga, lewat kolaborasi antara Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang melakukan perhitungan biaya logistik memperlihatkan biaya logistik nasional Indonesia sebesar 14,29% dari PDB untuk tahun 2022.

Perhitungan tersebut dilakukan dalam rangka mengukur pencapaian sasaran kebijakan perbaikan sistem logistik nasional sebagai salah satu pendukung percepatan pertumbuhan perekonomian nasional. 

Sehingga, hasil perhitungan biaya logistik nasional akan menjadi pedoman Pemerintah dalam penyusunan kebijakan peningkatan efektivitas sistem logistik dan rantai pasok nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta sebagai salah satu acuan dalam penilaian daya saing ekonomi oleh para pelaku usaha dan investor.

Kolaborasi Stakeholder

Tak hanya itu, Menko Airlangga juga mendorong kolaborasi antar stakeholder agar penguatan logistik dan rantai pasok nasional tidak terbatas hanya pada integrasi sistem tetapi juga infrastruktur dan sumber daya manusia untuk terus dilanjutkan.                                                

“Ke depan, sinergi dan kolaborasi yang kuat, serta koordinasi yang efektif, diharapkan juga antar daerah, karena logistik itu juga efeknya ke mana-mana, termasuk dalam program penanganan inflasi. Sehingga ini diharapkan menjadi tools agar ke depan kita bisa menjaga inflasi agar pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas,” tutur Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah menggeser central gravity-nya, sehingga tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Ke depan diharapkan utilisasi pelabuhan akan menjadi lebih dari 50%, logistik di wilayah timur juga akan terbangun, dan pertumbuhan ekonomi juga akan terbangun. 

“Karena dengan pertumbuhan yang tinggi, dan tadi dicatat oleh Pak Menteri Bappenas, Implemental Capital Output Ratio kita terlalu tingi. Sekarang di angka 7. Nah, kita harus tekan juga itu di angka 5, dan kuncinya sekali lagi logistik,” beber Airlangga.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi setiap daerah akan lebih seimbang dan Indonesia akan punya pertumbuhan yang berkualitas.“Jadi kalau logistiknya kita membaik, maka investasi yang ditanam akan memberikan hasil yang lebih baik. Dan kalau itu tercapai, maka pertumbuhan 6%, sesuai dengan RPJPN 2025-2045, itu bisa tercapai. Jadi Bappenas sudah melihat, key driver utama adalah logistik,” pungkasnya.