Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
Nasional

Gerindra Rontokkan Pengaruh PDIP di Akhir Periode Jokowi

  • Keberadaan kader-kader Gerindra di posisi penting dalam pemerintahan menunjukkan upaya untuk memperkuat koalisi dan memastikan stabilitas politik menjelang masa transisi kekuasaan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Nasional

more
Muhammad Imam Hatami

JAKARTA - Dalam perombakan kabinet terbaru yang diumumkan pada hari ini, Senin,19 Agustus 2024, dua kader setia Partai Gerindra kembali berhasil menempati posisi strategis dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Angga Raka Prabowo, yang dikenal sebagai loyalis Prabowo Subianto, dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi (Wamenkominfo). Sementara itu, Supratman Andi Agtas, politisi Gerindra yang juga orang dekat Prabowo, ditunjuk menjadi Menteri Hukum dan HAM, menggantikan Yasonna Laoly.

Angga Raka Loyalis Prabowo Subianto

Angga Raka Prabowo bukanlah sosok baru dalam lingkaran dekat Prabowo. Ia telah lama dikenal sebagai pendukung setia Prabowo sejak Pilpres 2019. Kader Gerindra ini juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra untuk periode 2020-2025.

Penunjukan Angga Raka sebagai Wamenkominfo dianggap sebagai langkah strategis untuk mengamankan dukungan dan loyalitas terhadap agenda pemerintahan Jokowi diakhir masa jabatan, yang semakin terlihat erat bekerja sama dengan Prabowo Subianto, Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024.

Supratman Andi Agtas, Dari Baleg DPR ke Menteri Hukum dan HAM

Supratman Andi Agtas, yang berasal dari Tajuncu, Soppeng, Sulawesi Selatan, memulai karier politiknya di tingkat legislatif pada tahun 2014. Selama menjabat sebagai anggota DPR, Supratman dikenal sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, di mana ia memegang peran penting dalam merumuskan berbagai undang-undang strategis. 

Kedekatannya dengan Prabowo Subianto, serta pengalamannya yang luas dalam bidang legislatif, menjadi pertimbangan utama dalam pengangkatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Penunjukan Supratman menggantikan Yasonna Laoly, kader PDIP yang kini sedang berkonflik dengan Jokowi juga menandai pergeseran kekuatan politik di dalam kabinet Jokowi. Supratman dikenal sebagai sosok yang tegas dan konsisten dalam mempertahankan prinsip-prinsip yang sejalan dengan visi dan misi Gerindra. 

Sebelumnya, politikus Gerindra yang juga keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Tommy, sapaan akrabnya, telah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra sejak tahun 2014. 

Selain perannya sebagai Bendahara Umum, Thomas juga aktif dalam dunia politik. Thomas juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) untuk Provinsi Kalimantan Barat.

Pada kontestasi Pilpres 2014, ia diminta untuk membantu pasangan Prabowo-Hatta mengurus kebutuhan logistik kampanye. Pada kontestasi Pilpres kali ini, Thomas berperan sebagai juru bicara utama kebijakan fiskal Prabowo. 

Thomas sering muncul menyoroti janji presiden terpilih Prabowo untuk mematuhi peraturan fiskal dan mempertahankan defisit anggaran tahun 2025 di bawah ambang batas PDB sebesar 3%.

Rontokkan Pengaruh PDIP

Perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi, bukan hanya sekadar penempatan orang-orang dekat Prabowo di posisi strategis, tetapi juga mencerminkan dinamika baru dalam politik Indonesia. 

Keberadaan kader-kader Gerindra di posisi penting dalam pemerintahan menunjukkan upaya untuk memperkuat koalisi dan memastikan stabilitas politik menjelang masa transisi kekuasaan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah pencopotan Yasonna Laoly, kader senior PDI-P, dari jabatan Menteri Hukum dan HAM. Yasonna digantikan oleh Supratman Andi Agtas, kader Partai Gerindra, yang sebelum pelantikan sempat mengunjungi Prabowo Subianto untuk meminta restu.

Yasonna sebelumnya menjadi sorotan karena mengesahkan Daftar Pengurus DPP PDI-P melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM, di mana beberapa nama dalam daftar tersebut kini berada di posisi yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. 

"Barangkali ini hari terakhir saya memimpin Upacara 17 Agustus di Kementerian Hukum dan HAM. Saya telah memberikan hati, pikiran. I have done my best," ungkap Yasonna saat menjadi pimpinan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI di Gedung Kemenkumham, Jakarta,  dilansir Antara, Senin, 19 Agustus 2024. 

Selain itu, Yasonna juga sempat dikaitkan dengan dugaan korupsi, termasuk kasus dugaan monopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan yang melibatkan putranya, Yamitema Laoly. Demonstrasi menuntut pengusutan kasus ini digelar oleh Komunitas Anti Korupsi di depan Gedung KPK pada 5 Agustus 2024.