Giat Cegah Korupsi, Bank BJB Masuk Lima Besar Finalis UPG Terbaik 2020

JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (BJBR) masuk daftar lima besar finalis Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik 2020. Ajang penghargaan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto mengatakan, pencapaian ini tidak dapat dilepaskan dari komitmen perseroan dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Korupsi harus dicegah. Kami terus berupaya melakukan pencegahan korupsi sejak dini, dengan cara memberantas potensi fraud hingga ke akar-akarnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 10 Desember 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Menurutnya, tindakan korupsi berbahaya tidak hanya melawan hukum dan moral, tetapi juga menciptakan kerusakan struktural.

Lewat UPG tersebut, kata dia, menjadikan perusahaan untuk lebih aktif mengambil langkah pencegahan korupsi dan fraud. Selain itu, ia mengaku bahwa perseroan selalu membentengi para karyawan dari godaan korupsi.

Berbagai langkah pencegahan dan pemberantasan, lanjutnya, telah dijalin Bank BJB dengan KPK tentang PPG dan perluasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2011.

Melalui komitmen itu, pelaksanaan PPG dan LHKPN selalu dilakukan Bank BJB. “Berbagai penghargaan di bidang gratifikasi maupun LHKPN diberikan pernah diterima Bank BJB,” tambahnya.

Widi mengungkapkan, kali ini Bank BJB menjadi satu-satunya perusahaan BUMD yang masuk dalam kategori UPG Terbaik 2020. Selain itu, perusahaannya juga masuk dua kategori lainnya, yakni tingkat pemerintah daerah dan kementerian/lembaga.

Sebagai informasi, penghargaan yang digelar KPK ini tak lain merupakan apresiasi kepada perseroan yang telah berkontribusi dalam penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

PPG sendiri adalah program pencegahan yang untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan. Di sisi lain, kegiatan ini juga melibatkan partisipasi aktif lembaga pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat.